
SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kaltim Edy Kurniawan menyatakan, berdasarkan target pendapatan daerah dalam penyampaian Nota Penjelasan Keuangan Rancangan APBD tahun 2016, tren pendapatan dari dana perimbangan, perkembangan asumsi makro ekonomi, perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan negara, kondisi rill dan kebijakan daerah, pendapatan Provinsi Kalimantan Timur diprediksi sebesar Rp 9,749 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 747,75 miliar atau 7,12 % dibandingkan dengan rencana pendapatan setelah Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 10,497 triliun.
“Target pendapatan asli daerah yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah menunjukkan penurunan dengan komposisi PAD 52,20% dari pendapatan daerah, komposisi dana perimbangan 42,83% dari pendapatan daerah, dan komposisi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,97% dari pendapatan daerah. Melihat presentasi data pendapatan daerah tahun 2016, Fraksi PDIP menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mampu mengoptimalkan segala bentuk sumber pendapatan daerah terutama dari segi pendapatan asli daerah,” kata Edi pada Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun 2016, Jumat (6/11/2015).
Edy menyebutkan Fraksi PDI- Perjuangan berpendapat bahwa pemerintah Provisi Kalimantan Timur belum mampu memberikan inovasi kebijakan untuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah dan masih ketergantungan besar terhadap dana transfer dari pusat yang dari tahun ke tahun semakin menurun.
Jika membandingkan pada penetapan PAD tahun 2015 sebesar Rp 5,095 triliun dan proyeksi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 5,089 triliun maka ada tren penurunan PAD sebesar 0,10%. Walaupun nilainya tidak terlalu besar tetapi fenomena ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk fokus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
“Selaras dengan Rancangan APBD Tahun 2016 dan masukan dari kalangan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Fraksi PDI- Perjuangan terkait tentang kondisi objektif perencanaan dan implementasi pembangunan di Kalimantan Timur bahwa kami meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi mengalokasikan dana untuk proyek-proyek baru,”ujar Edy.
Menurut Edy hendaknya pemerintah lebih fokus kepada pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek sebelumnya, terutama proyek-proyek pola kontrak tahun jamak (MYC) yang belum tuntas sampai saat ini. Fraksi PDI- Perjuangan meminta kepada Saudara Gubernur bagaimana tentang daya dukung fiskal Kalimantan Timur kedepan mengingat adanya indikasi penurunan APBD 2 tahun terakhir ini.
“Ke depan proyek pola kontrak tahun jamak (MYC) yang telah menjadi prioritas dan strategis untuk dikejar progres pembangunannya dalam rangka memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tegas Edy. #adv/bar/oke
Comments are closed.