TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- Anggota DPRD Berau tak berani mematok target penyelesaian pembahasan rancangan pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2016, mengingat Dewan masih disibukkan dengan adanya beberapa agenda yang harus dikebut. Meski demikian, Dewan optimis pada bulan November mendatang RAPBD ini dapat disahkan menjadi APBD melalui rapat paripurna.
Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah S Pd, M Si , Minggu (15/11/2015) siang, melalui telepon salulernya apakah ada target dalam pembahasan RPBD 2016 tersebut, dikatakannya bahwa Dewan tak berani memasang target tanggal berapa pembahasan RAPBD ini rampung. Mengingat RAPBD tersebut belum disampaikan ke anggota Dewan.
“ Menurut rencana hari Senin (16/11), tetapi kelihatannya eksekutif belum siap. Insya Allah hari Rabu (18/11/2015) mendatang RAPBD 2016 itu baru bisa diserahkan kepada anggota Dewan. Intinya kami siap kapan saja diserahkan, meski ada beberapa agenda yang harus kami laksanakan” ujarnya.
Tetapi yang jelas, sebut Syarifatul, setelah RAPBD 2016 ini sudah diserahkan ke Dewan, akan dibawa ke rapat gabungan komisi, kemudian akan diserahkan kepada masing – masing komisi sesuai dengan bidangnya masing – masing. “ Setelah itu, akan dilakuan rapat dengan masing – masing SKPD, lalu dibawa lagi ke rapat gabungan. Nah habis itu RAPBD ini akan diserahkan kepada Badan Anggaran ( Banggar), dan Banggar akan membahasnya bersama tim anggaran Pemda,” urainya.
Setelah melalui proses pembahasan Banggar dan tim anggaran dari Pemda, kemuduian RAPBD ini diparipurnakan secara ineternal Dewan. “ Tahap terakhir nanti akan diparipurnakan dengan Pemda, untuk disahkan dari RAPBD menjadi APBD,” tutur wanita berjilbab ini.
Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar ini, Dewan tidak berani menarget kapan pembahasan RAPBD ini selesai. Namun yang jelas, sambung dia, Dewan akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pemabahasan, sekaligus menyelamatkan reward dari pusat Rp 25 miliyar, apa bila pengasahan APBD ini dapat disahkan sebelum akhir bulan November.
Mengingat reward sebesar Rp 25 Miliyar tersebut sangat berarti untuk kepentingan masyarakat, dalam arti luas bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. “ Walau kita berusaha untuk menyelamatkan reward tersebut, bukan berarti dalam pembahasan tersebut yang penting selesai bulan ini dan disahkan selambat – lambatnya bulan ini, tidak demikian. Tetap kita bekerja professional dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Meski begitu, besar harapan masyarakat pembahasan RAPBD tahun ini tidak ditumpangi kepentingan dari pihak manapun, baik oknum anggota Dewan maupun oknum eksekutif. Sebab bagaimanapun juga, semua itu dari rakyat kembali untuk rakyat. #hel
Comments are closed.