BeritaKaltim.Co

Pemkot Langsung Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Aparatur Pemkot Samarinda saat rakor Kemiskinan di ruang utama Balaikota.
Aparatur Pemkot Samarinda saat rakor Kemiskinan di ruang utama Balaikota.

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Belum lama ini jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali melakukan rapat koordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan di Samarinda. Rakor ini sendiri merupakan tindak lanjut dari rapat tim teknis Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dilakukan sebelumnya di Jakarta oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kepala Bappeda Samarinda, Sugeng Chairuddin dalam rakor tersebut mengatakan kalau rapat tadi sangat penting untuk dilakukan karena menurutnya kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan dapat mengganggu pembangunan nasional.
Oleh sebab itu penanganannya jelas Sugeng dibutuhkan perhatian yang terintegrasi dan menyeluruh bagi semua pihak dan tidak hanya pemerintah melainkan juga keterlibatan semua pemangku kepentingan.
“Dan dukungan serta kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakan secara bersama oleh pemerintah, dunia usaha, perbankan, maupun lembaga swadaya masyarakat,” imbuhnya. Karena itu ia berharap Camat dan Lurah sebagai ujung tombak Pemerintahan disini setidaknya bisa memperhatikan kondisi masyarakat dilingkup wilayahnya dengan membuat data kemiskinan. Maksudnya agar setiap program yang dibuat oleh SKPD bisa terkoordinasi dengan baik.
Mengingat tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah sebagai upaya singkronisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penataan kawasan pada titik-titik kumuh di Kota Samarinda.
“Termasuk sebagai evaluasi pencapaian target tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat atau yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs),tahun 2015 serta persiapan pelaksanaan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030,” tuturnya.
Sedangkan terkait pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sendiri, mantan Kabag Humas ini menambahkan perlu disuport oleh beberapa unsur seperti stabilitas, keamanan maupun pertumbuhan.
”Dalam arti tidak ada konflik, penipuan, pencurian maupun kekerasan terhadap anak, tidak terkecuali masalah narkoba. Sedangkan dari sisi pertumbuhan perlu peningkatan kualitas pelayanan bidang perijinan data kependudukan,” ungkapnya. #HMS3

Comments are closed.