BeritaKaltim.Co

Panwas Ingatkan Waspada Pemilih Tak Dikenal

bontang PERS RILIS MEDIA CENTER PANWAS PILKADA BONTANG (23) webBONTANG, BERITAKALTIM.com- Pencoblosan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar 9 Desember 2015 atau tinggal beberapa hari lagi. Sebagai bentuk kesiapan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim memberikan pengarahan kepada pengawas, baik Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada maupun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Kendati demikian, hasil dari pengarahan itu wajib disampaikan kepada pengawas di bawahnya seperti Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam pengarahan yang disampaikan Pimpinan Bawaslu Kaltim, Tri Hariyanto, fokus pembahasannya adalah tentang formulir C6. Sebagai informasi, formulir C6 adalah surat pemberitahuan dari penyelenggara pemilu untuk masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Jika tidak mendapat formulir C6, bukan berarti kehilangan suara.

“Idealnya, pada saat pemungutan suara itu, pemilih membawa formulir C6 dan identitas ke TPS. Tujuannya untuk mempermudah pencocokan. Formulir C6 kita harapkan dilengkapi dengan identitas, namun sayangnya tidak diakomodir oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Tri yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kaltim ini.

Dia pun mencontohkan adanya orang tidak dikenal, namun menggunakan formulir C6 untuk memilih. Hal ini tentunya akan menyulitkan pengawasan di lapangan saat pemungutan suara berlangsung.

Selain itu, kata dia, Pengawas TPS harus tahu juga nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tempat dia bertugas. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara pengawas dengan KPPS, terkait persiapan dan pelaksanaan pemungutan serta perhitungan suara.

“Pengawas TPS juga harus mengawasi KPPS dalam mempersiapkan proses pemungutan suara, seperti ketersediaan logistik, penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS, pemasangan foto pasangan calon lengkap dengan visi dan misinya, dan lainnya. Selain itu, pengawas juga harus memastikan jika pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita sampai selesai pukul 13.00 Wita,” katanya.

Tri juga mengimbau kepada Panwas Bontang dan Panwascam agar melengkapi Pengawas TPS dengan surat keputusan (SK) dan surat tugas saat bekerja. Di mana, surat tugas itu kolektif yang sifatnya bisa digunakan untuk bisa mengikuti semua proses tahapan pemungutan suara, perhitungan suara, sampai memastikan kotak suara sampai di KPPS.

“Terkait lokasi yang susah dijangkau, panwas harus fokus pengawasannya dulu, mana yang diproritaskan tanpa mengabaikan yang lain. Aktifkan telepon genggam, jika ada masalah bisa langsung dikomunikasikan dengan panwas di atasnya,” imbaunya lagi.

Tri juga mengingatkan agar pengawas tidak lupa membawa alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Pengetahuan terkait pilkada harus dibekali oleh panwas. “Jaga fisik, stamina, baterai telepon genggam harus full, dan ada pulsa tersedia. Sehingga, mudah berkoordinasi dengan panwas jika terjadi masalah dalam pemungutan suara,” tegasnya.

Dia juga mengimbau agar pengawas fokus ke daerah sulit dan rawan. Jika terjadi pelanggaran administratif, harus segera ditindaklanjuti oleh KPPS. Namun jika terjadi pelanggaran tindak pidana, harus segera di laporkan ke pengawas di tingkat atasannya untuk ditindaklanjuti.

“Ada dua hal yang sifatnya cepat, yaitu melalui SMS (short message service) secara cepat. Bukan quick count tapi real count hasil perhitungan suara yang masuk dari pengawas di tiap TPS. Namun data ini sebagai konsumsi untuk internal panwas,” katanya.

Hal kedua, kata Tri, adalah adanya form manual yang harus di isi pengawas sesuai tingkatannya. “Ada form hasil pengawasan. Jika nanti ada kejadian, maka panwas wajib mengisi form pengawasan tersebut,” katanya.

Tri berharap, semua jajaran pengawas harus menguasai regulasi terkait Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Bawaslu, serta petunjuk teknis pengawasan pemungutan suara. Selain itu, pengawas juga harus berkomunikasi secara intensif, baik di tingkat pengawas, dengan penyelenggara, tim sukses (timses), maupun masyarakat.

“Semuanya harus sinergi, jadi memudahkan menyelesaikan permasalahan jika terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung,” pungkasnya. #nd

Comments are closed.