SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Apa kabar interpelasi yang dilancarkan anggota DPRD Kaltim? Meski telah mengumpulkan tandatangan para anggota dewan, rencana itu tak muncul-muncul lagi. Malahan, Gubernur Awang Faroek Ishak yang masih duduk di kursi roda karena sakit berangkat ke luar negeri lagi. Kali ini ke Paris.
Keberangkatan ini yang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim mengkritisi Gubernur Kaltim. Mereka berpendapat, Gubernur mengurus dulu tragedi 12 anak tewas di lubang bekas tambang ketimbang jauh-jauh ke Paris. Mengurus korban lobang tambang juga bagian dari penyelamatan lingkungan hidup.
“Ini sudah ke 3 kalinya dalam 5 bulan sejak Juli hingga November sekarang ini, gubernur kaltim ke luar negeri. Setelah ke Barcelona lalu ke Rusia dan sekarang ke Paris. Kaltim tak mendapat apa-apa selain membawa investasi kotor yaitu proyek kereta api batubara yang merupakan strategi merusak hutan, menguras, jual cepat batubara dan Proyek pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan membahayakan lingkungan dan keselamatan warga,” ujar Koordinator JATAM Kaltim, Merah Johansyah.
Kalau mau menunjukkan bahwa gubernur peduli lingkungan hidup dan perubahan iklim tak perlu jauh-jauh ke Paris. “Urus Aja dulu tragedi 12 anak-anak yang tewas di lubang bekas tambang batubara samarinda, jangan ditelantarkan kasus ini,” tegas Merah.
Pembangunan hijau yang dikoar-koarkan Gubernur Kaltim, menurut dosen fakultas hukum universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, SH, LLM bahkan tak muncul di draf RTRW Kaltim 2015-2035.
Buktinya draf RTRW tersebut Alokasi Ruang untuk Tambang bertambah menjadi 8 juta hektar dari data eksisting saat ini, sesuai dengan data JATAM Kaltim yaitu 5,9 juta hektar. “Itu artinya akan ada penambahan 2 juta hektar alokasi tambang baru di RTRW jika disahkan, dimana perspektif Pembangunan hijaunya?” tanya dosen yang biasa disapa Castro ini.
Direktur WALHI Kaltim, Fathurroziqin juga mengatakan bahwa gubernur akan semakin kehilangan simpatik karena gagal membuktikan keberpihakannya pada lingkungan hidup di dokumen RTRW. “Bayangkan saja proyek pembangkit nuklir jelas membahayakan, kok malah dibangun. Tak sesuai RPJMD pula,” tuturnya.
Kehadiran Gubernur Kaltim ke berbagai pertemuan internasional, menurut WALHI Kaltim, belum bisa menjawab angka deforestasi Kaltim (2009-2013) yang mencapai 448.494 Ha. Sementara itu dalam perhitungan potensi kerugian negara mencapai 1,5 T/pertahun. Data tersebut telah disajikan dan disampaikan pada Koordinasi dan Supervisi SDA bersama KPK bulan september lalu.
Carolus Tuah, Direktur Pokja 30 menyatakan prihatin karena potensi keuangan daerah yang kembali akan dipakai oleh rombongan Pemerintahan Kaltim.
“Kemaren saat ke Rusia mereka tak bisa pertanggungjawabkan uang 1,5 miliar. Sekarang berangkat lagi,” ujarnya.
Jika dihitung lagi dengan perhitungan komponen biaya, pertama biaya tiket, kedua biaya hotel hingga 6 Desember di Paris, ketiga uang saku harian,
maka sesuai dengan Keputusan Gubernur No 090/K.8/2015 tentang Uang Saku dan Uang Harian untuk Pejabat ke Luar Negeri, maka uang rakyat Kaltim yang potensial digunakan adalah 728.252.000.
“Dengan asumsi uang saku perhari pejabat daerah golongan B yaitu 6,4 juta perhari ditambah biaya tiket dan hotel bintang 5,” ujar Buyung Marajo dari POKJA 30, menambahkan.
Seperti yang diketahui hari ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berangkat menghadiri Conference of Parties 21 (COP 21) di Paris, Perancis. Acara itu akan diikuti Gubernur Kaltim hingga 6 Desember. Membahas isu-isu strategis dan aktual di bidang lingkungan. Kaltim mendapuk diri di tiap pertemuan internasional sebagai salah satu inisiator yang memperjuangkan pembangunan hijau.
Gubernur didampingi sejumlah pejabat tinggi di Bumi Etam. Yakni, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Riza Indra Riadi, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Daddy Ruchiyat, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Taufik Fauzi. #jatam
Comments are closed.