BeritaKaltim.Co

Pemkab Berau Minimalisir Kasus KDRT

berau KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_KDRTTANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) terus berupaya untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai upaya pun dilakukan agar KDRT tidak lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti melalui sosialisasi serta pembinaan langsung kepada masyarakat.

Pj Bupati Berau, Syarifuddin, Kamis (3/12/2015), menegaskan beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan kepedulian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku KDRT.

Pemerintah mengembangkan berbagai upaya untuk pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan yang salah satunya perlindungan perempuan. Dalam hal perlindunagn peremuan dari segala aspek kekerasan ditegaskannya tidak hanya tugas pemerintah namun dibutuhkan peran semua pihak.

“Kami selaku pemerintah selalu berupaya agar KDRT ini dapat dicegah secara dini dengan berbagai upaya yang akan dilakukan,” tegasnya.

Sementara Kepala BPPKB Wiyati mengatakan, melihat beragam kasus dan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan hal yang kompleks dan perlu penanganan secara komprehensif.
Di Kabupaten Berau disampaikannya pada tahun 2014 lalu telah terjadi 30 kasus kekeasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan pada tahun 2015 hingga bulan September lalu tercatat sudah ada peningkatan menjadi 45 kasus.

Peningkatan ini menurutnya ada dua kemungkinan, yaitu tindak kekerasan dan pengetahuan masyarakat yang meningkat akan perlunya melaporkan kejadian yang dialami atau diketahui dalam rangka untuk mengantisipasi berulangnya tindak kekerasan. “Apa yang terjadi ini menjadi pemikiran dan tanggungjawab kita bersama bagaimana cara yang terbaik menurut kita dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,” ungkapnya.

Wiyati berharap, seluruh pihak dapat menjadi satu bagian bersama sebagai upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan, melindungi serta pemulihan korban kekerasan perempuan. Hal ini harus dilakukan dengan melibatkan lapiran masyarakat secara keseluruhan, baik aparat pemerintah, penegak hukum, organisasi sosial, kemasyarakat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat umum secara keseluruhan.“Karena itu kami terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap KDRT,” tuturnya. hel

Comments are closed.