SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Salah satu syarat perusahaan tambang beroperasi adalah harus punya dana jaminan reklamasi, termasuk tambang di Kota Samarinda. Ketika perusahaan tidak melaksanakan jaminan reklamasi, pemerintah harus memakai dana tersebut untuk mereklamasi.
“Tapi persoalannya akibat yang ditimbulkan pasca tambang, tidak sebanding dengan dana jaminan reklmasi. Misal jaminan reklamasi yang diberikan 100 ,tetapi kenyataannya beban pembiayaan yang harus ditanggung 200,” kata Dahri Yasin Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Padahal kini, kata Dahri, meneruskan keluhan konstituen, masyarakat sudah sampai pada puncak titik jenuh dan semakin kritis sekali terhadap persoalan-persoalan tambang.
Keterbukaan soal dana jaminan reklamasi yang disetor perusahaan pertambangan batu bara menurutnya harus transparan, terbuka jelas ke publik. Masyarakat menilai, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda seolah lepas tangan atas ketidakmampuan menjamin ketidakberulangan kasus tewasnya sejumlah bocah di lubang tambang yang tidak direklamasi.
Kesalahan dari pemerintah menurutnya adalah tidak memperkirakan berapa besar akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pertambangan. Jaminan reklamasi bisa saja telalu rendah, sehingga saat perusahaan tambang merasa sudah memenuhi syarat dalam pemberian jaminan reklamasi, pemerintah seakan tak bisa berbuat apa-apa.
“Akibat dari itu, banyak perusahaan tidak melakukan reklamasi. Semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan agar tidak terjadi salah paham. Jika itu tanggung jawab pengusaha, ya pengusaha harus menjalankan kewajiban. Ketika pengusaha tidak menjalankan aturan, konsekuensi harus mereka terima, dan hukum harus bertindak tegas,” imbuh politikus Partai Golkar ini.
Jika memang reklamasi harus menjadi beban APBD Samarinda atau APBD Kaltim, menurutnya terlebih dahulu perlu dihitung besaran pengalokasian reklamasi tambang serta pendapatan royalty. #adv/rid/oke
Comments are closed.