TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin S.Sos S.Fil,mempertanyakan terkait pemberian Tunjangan Tambahan Penghasiln (TTP) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kukar.
“Secara distribusi nya harus jelas, analisa kerjanya jelas termasuk dengan pemberian TTP. Jangan yang A itu rajin, on time turun ke kantor dan dalam kegiatan, tapi pendapatannya sama dengan si B yang kerjaannya uring-uringan, kadang-kadang di akalin ceck-lock presensinya,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini tentunya memberikan rasa ketidak adilan terhadap para pegawai yang bekerja di pelosok daerah-daerah terpencil yang ada di Kukar., “Apalagi yang dipelosok, di kecamatan dan beberapa daerah yang lain itu luar biasa. Dia (pegawai, red) berangkat kerja saja butuh waktu berjam-jam misalnya. Hal seperti itu yang harus ada semacam varitas lah, pengkhususan TTP nya kalau bisa di utamakan, karena itu yang riil yang berhak menerima,” tuturnya.
Selain pendistribusian penempatan kerja pegawai, Ketua Salehuddin S.Sos S.Fil juga menegaskan kepada BKD agar transparan terhadap pendistribusian penempatan kerja pegawai di 18 Kecamatan yang ada di Kukar.
Sebab, Salehuddin sudah beberapa kali meminta secara langsung terkait analisa distribusi penempatan pegawai kepada pihak BKD Kukar. Hal inilha yang ditengarai terjadinya penumpukkan pegawai di Tenggarong.
“Saya beberapa kali minta kepada BKD terkait analisa kebutuhan distribusinya itu. Sudah beberapa kali saya minta langsung, karena ketika kita datang ke suatu kecamatan dan desa-desa itu ada beberapa tempat di struktur jabatan Kasi-kasi nya itu kosong. Sementara sebagian besar tertumpuk di Tenggarong, “ pungkasnya. #Wn
Comments are closed.