JAKARTA, BERITAKALTIM.COM – Terkait fungsi penganggaran, Banggar DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov DKI Jakarta untuk menggali dan menyerap informasi mengenai mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran.
DKI Jakarta kini menerapkan sistem sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparansi dalam penggunaan anggaran.
Dalam kunjungan pada Rabu (16/12/2015), Banggar DPRD Kaltim dipimpin Ketua DPRD M Syahrun HS didampingi Wakil Ketua Henry P Tandi Payung, beserta anggota Banggar lainnya, di antaranya Sarkowi, Sapto Setyo Pramono, Masykur Sarmian, Herwan Susanto, dan Zain Taufik.
Ada juga Rusman Ya’qub, Saefudin Zuhri, Syafrudin, Wibowo Handoko serta Sekretaris DPRD Kaltim H Achmadi dan sejumlah staf Sekretariat.
Kunjungan diterima Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda DKI Jakarta Tulus Ludyo Setiawan dan sejumlah pejabat Bappeda DKI lainnya. Pertemuan digelar di ruang rapat Bappeda DKI,
Syahrun menuturkan kunjungan kerja ke Pemprov DKI diambil mengingat APBD DKI besarnya hingga 7 kali lipat dibanding Kaltim. Banggar DPRD Kaltim merasa perlu untuk mengetahui dan menyerap informasi bagaimana Pemprov DKI merencanakan, menyusun dan melaksanakan program yang masuk dalam APBD.
“Ada beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan sehingga ada masukan terkait perencanaan dan penyusunan anggaran. Sehingga ke depan baik itu program dan kegiatan yang terangkum pada APBD Kaltim dapat terlaksana sebagaimana mestinya, ” ucap syahrun.
Sementara menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Banggar DPRD Kaltim, Tulus Ludyo Setiawan menuturkan bahwa sistem perencanaan dan penyusunan anggaran Pemprov DKI saat ini dalam proses menerapkan sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparasi dalam penggunaan anggaran.
“Mulai tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem elektronik dalam setiap kegiatan Musrenbag tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Di dalamnya terdapat usulan kegiatan dari tingkat berjenjang yang sudah diverifikasi dan dibawa ke musrenbang,”ucap Tulus.
Ia melanjutkan, usulan kegiatan yang sudah dibahas ke musrenbang kecamatan, tak hanya diverfikasi ulang. Usulan tersebut nantinya juga disaring dengan menggunakan skala prioritas.
Berikutnya dibawa ke tingkat lebih tinggi secara berjenjang hingga ke Musrenbang provins dan disinkronisasikan dengan dinas terkait.
“Hasil Musrenbang provinsi itu nantinya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya bakal dikunci kedalam e-planning dan bermuara di e-budgeting,” jelasnya.
Paparan mengenai penyusunan dan perencanaan anggaran Pemprov DKI, menurut Syahrun merupakan masukan dan bisa jadi bahan perbandingan untuk Kaltim sehingga lebih baik dalam penganggaran. Juga terhadap kinerja agar tercipta kesinambungan berbagai program sehingga akan lebih maksimal dalam pelaksanaan. #adv/sof/oke
Comments are closed.