SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Peran Asosiasi LPM hendaknya diarahkan untuk memfasilitasi penguatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Agar masyarakat memiliki posisi tawar yang seimbang dalam penetapan kebijakan dan program-program pembangunan.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Walikota Samarinda Meiliana ketika membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AS-LPM) se-Kota Samarinda di
Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir, (29/12) Kemarin.
Dikatakannya LPM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat pemupukan kehidupan demokrasi dan dinamisator untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan.
“Dengan peran dan fungsinya ini, saya mengharapkan, LPM benar-benar menjadi wadah penampung serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa yang berkembang dalam masyarakat sehingga tercipta keterpaduan pembangunan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,”
LPM yang menurutnya, sangat memahami karakteristik masyarakat, akan menjadi mitra pemerintah yang peka, kritis dan konstruktif, sehingga mampu menciptakan percepatan kemajuan di daerahnya masing-masing denan tetap memelihara ikatan kebersamaan dengan jajaran Pemerintah Kota Samarinda.
“Melalui Mukerda ini, saya berharap akan tercapai pemahaman dan komitmen bersama, untuk kemudian dijabarkan dalam program kerja yang terintegritas, yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya,” harapnya.
Meiliana mendorong agar LPM dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal-hal yang berkenaan dengan penguatan lembaga kemasyarakatan di desa/keluarahan, serta yang berkenaan dengan program-program pembangunan.
“Pola kemitraan dengan pemerintah harus diemban dalam itikad kebersamaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tanpa menghilangkan makna independensi Asosiasi LPM,” pungkasnya.#hms4
Comments are closed.