TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- DPRD Berau melalui Komisi III siap melakukan sidak (inspeksi dadakan) ke Klinik Bersalin Tanjung Redeb, yang merupakan klinik bersalin dibawah naungan Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan terkait klinik Pemkab Berau ini tidak melayani pasien persalinan yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan.
“Saya dan DPRD Berau sendiri tidak tahun kalau klinik itu tidak melayani peserta BPJS padahal kan itu milik Pemkab Berau, yang seharusnya paling mendukung program BPJS Kesehatan,” ujar Mulyadi, yang juga mantan Ketua Komisi III DPRD Berau periode 2014-2019.
Lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini, dia mengatakan sebagai anggota dewan dari Komisi III yang membidangi Pembangunan, dirinya siap untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek langsung tentang kebenaran hal itu.
“Kalau seperti itu, kita siap untuk turun kelapangan langsung karena kami juga belum tahu pastinya disana seperti apa. Dan kalau memang betul klinik bersalin di Tanjung Redeb itu tidak melayani peserta BPJS Kesehatan, kita pertanyakan alasannya. Memang betul BPJS Kesehatan pun standar-standar untuk klinik-klinik bisa bekerja sama tapi kan kalau memang belum memenuhi standar kan bisa dianggarkan untuk pemenuhannya.
Ini klinik punya Pemkab Berau loh yang seharusnya paling terdepan dalam mendukung program BPJS ini. Kok klinik swasta bisa, kenapa punya Pemkab tidak bisa juga?,” tutupnya saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan masyarakat pada Rabu (06/01) lalu,
Seperi yang pernah dilansir media Kalpost, bahwa klinik bersalin milik Pemkab Berau yang berada di Jalan Ramania, tidak melayani persalinan pasien yang menggunakan kartu BPJS . Setelah dikonfirmas ke Dinkes alasannya memang tidak memenuhi standar, begitupula keterangan kepala BPJS Johansyah. #HEL
Comments are closed.