TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM- Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong dan mendukung penuh agar kewenangan mengerjakan pembangunan fisik dikerjakan langsung oleh SKPD terkait, tidak lagi ditangani sepenuhnya oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kukar.
Menurut Ketua Komisi IV Isnaini, segala proyek bangunan fisik yang ditangani Dinas Cipta Karya selama ini banyak yang belum rampung 100 persen, “Kita mendorong agar kewenangan itu di SKPD masing-masing bukan harus ditangani Cipta Karya. Karena selama ditangani oleh Cipta Karya banyak proyek-proyek atau bangunan-bangunan yang mangkrak,” ujarnya.
Isnaini menegaskan, selama ini Cipta Karya menangani proyek tahun 2013 hingga 2015 namun tidak dianggarkan dan sengaja dibuat mangkrak. Seharusnya apabila anggaran kurang, di tahun 2013 setidak-tidaknya di tahun 2014 atau dianggaran perubahan harus ditambah untuk diusulkan.
“Misalnya baru selesai 80 persen seharusnya dianggarkan untuk ditambah agar bisa 100 persen, jangan dibiarkan. Selama ini begitu selesai ya sudah dibiarkan saja tidak di anggarkan lagi,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga turut mempertanyakan kenapa banyaknya bangunan yang mangkrak ketika ditangani langsung oleh Cipta Karya. Apakah keterlambatan dalam pelelangannya atau karena terlalu banyak pekerjaan yang ditangani dengan jumlah SDM yang kurang.
“Kalau kami di Komisi IV mengharapkan harus segera dikembalikan supaya lebih efisien. Karena banyak yang kami temukan diwaktu kami kunjungan kedaerah-daerah kecamatan, banyak kami temukan sekolahan baik SD maupun SMP yang bangunannya selesai hanya 75 persen itu sudah ditinggalkan (tidak dilanjutkan pengerjaannya, red),” pungkasnya. #Wn
Comments are closed.