SAMARINDA.BERITAKALTIM.Com- Alasan pendongkelan Dahri Yasin sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim oleh DPD Partai Golkar Kaltim sedikit terkuak latar belakangnya, yakni Dahri Yasin dianggap tidak menuntaskan misi politik balas budi, yang ada hubungannya dengan Pilkada Gubernur Kaltim Tahun 2013 lalu.
Informasi yang dikumpulkan beritakaltim.com di internal Partai Golkar, membenarkan hal tersebut. Sebab, untuk memasangkan HM Mukmin Faisyal dengan H Awang Faroek Ishak, diperlukan sokongan dana dari Golkar lebih kurang Rp11 miliar.
Dana tersebut bersumber dari pihak ketiga, dimana yang bertanggungjawab mengembalikan dana Rp11 miliar itu adalah HM Syahrun alias Haji Alung yang kini Ketua DPRD Kaltim, Dahri Yasin, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, dan H Andi Harun yang kini Ketua Fraksi Partai Golkar Kaltim.
“Ada hitam di atas putih penyerahan dana tersebut, ada tanda terimanya,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Pengembalian dana yang berasal dari pinjaman pengusaha tersebut, semula direncanakan melalui politik balas budi, yang ada hubungannya dengan proyek pemerintah yang sumber dananya dari APBD Kaltim tahun 2014 dan 2015.
“Tapi setelah dihitung-hitung, balas budi yang bisa direalisasi, nilainya belum mencapai Rp11 miliar,” tambahnya.
Dari tiga orang yang bertanggung jawab menjalankan misi politik tersebut, bukan hanya Dahri Yasin yang dianggap tak serius menuntaskan, tapi juga Haji Alung. Sedangkan Andi Harun disebut lolos dari anggapan tidak serius menjalankan misi.
“Golkar menugaskan Andi Harun sebagai Ketua Komisi III menggantikan Dahri Yasin,” ujarnya.
Kebijakan rotasi Golkar itu apabila mendapat perlawanan dari Dahri Yasin dan Haji Alung, bisa berujung PAW (Pergantian Antar Waktu). Sebab, sikap politik Dahri Yasin akhir-akhir ini berkaitan dengan pelaksanaan Musda Golkar Kaltim bisa dijadikan alasan tambahan mendongkelnya dari “Karang Paci”.
Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, HM Mukmin Faisyal ketika ditanya wartawan usai mengadakan pertemuan dengan pengurus inti Golkar mengatakan, Golkar akan melakukan evaluasi terhadap 13 kader yang sekarang duduk di DPRD Kaltim. Golkar berencana untuk melakukan penyegaran dengan melakukan rotasi pada Anggota DPRD di Alat Kelengkapan Dewan.
Hal ini terungkap usai sekitar 20 kader Golkar Kaltim melakukan rapat pengurus harian di ruang kerja Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal, Rabu (13/1/2016).
Bahkan, Golkar Kaltim di bawah kepimpinan Mukmin Faisyal sudah membentuk tim yang terdiri dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Andi Harun, Sekretaris Fraksi Irwan Faisyal dan Sekretaris DPD Kaltim, Akhmad Albert. Rencana rotasi ini disebut-sebut upaya Golkar untuk ‘mencopot’ jabatan sejumlah kader Golkar yang duduk di DPRD Kaltim dengan alasan kinerja, baik komisi, banggar maupun fraksi.
Sementara itu Dahri Yasin ketika diminta tanggapannya mengatakan, sudah mendengar kabar dirinya akan dicopot sebagai ketua Komisi III dan digantikan Andi Harun, sedangkan alasan yang digunakan, ia mengaku belum tahu persis.
“Kalau Anda menyebut alasan saya dicopot terkait dengan tak menuntaskan misi politik balas budi, saya tak paham itu,” ungkapnya.
Misi politik yang diembannya, kata Dahri Yasin, adalah memastikan proyek infrastruktur yang didanai APBD Kaltim, menopang visi dan misi yang diusung pasangan Awang Faoek-Mukmin yang dituangkan jadi RPJMD Kaltim 2013-1018.
Menjawab pertanyaan beritakaltim.com, Dahri Yasin sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kaltim membenarkan banyak oknum menemuinya yang dapat dikatakan terhubung dengan Pilgub Kaltim 2013 lalu dan membawa sejumlah dokumen atau bukti-bukti yang sepertinya legal tentang “sesuatu” yang dirinya tak ketahui kebenarannya.
Untuk urusan lainnya, Dahri Yasin mengatakan, tidak mau berbicara terlebih dahulu sebab, ia mengaku sedang mengalami radang tenggorokan. “Saya lagi radang tenggorokan, suara saya hilang kalau bicara lama-lama, kemarin salah minum,” ujar Dahri Yasin menutup wawancara.#into
Comments are closed.