BeritaKaltim.Co

Bisa Jadi, Ada Korupsi di Proyek Jalan Jongkang

Jalan yang dikerjakan kontraktor PTKaryatama Nagasari di Jongkang Kukar.
Jalan yang dikerjakan kontraktor PTKaryatama Nagasari di Jongkang Kukar.

TENGGARONG, BERITAKALTIM.com- Dugaan adanya praktik korupsi pada proyek pembangunan jalan Jongkang Tenggarong Seberang menuju Jalan Jakarta Karang Paci Samarinda, diungkit seorang pengusaha jasa konstruksi setelah membaca pemberitaan di beritakaltim.com.

Pengusaha yang bersedia diberitakan dengan nama initial HDW saja, mengaku mengetahui persis asal-usul pekerjaan itu sehingga dikerjakan oleh PT Karyatama Nagasari.

“Saya tahu persis siapa saja yang terlibat dalam proyek itu. Tata cara mereka menggolkan dan uang yang digelontorkan,” ujar HDW kepada beritakaltim.com, Sabtu (23/1/2015).

Ia merasa yakin, pada waktunya perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam proyek yang gagal tepat waktu tersebut akan terungkap. Menurutnya, sejak tender sudah terlihat keganjilan-keganjilan sampai akhirnya dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

Awalnya, tahun 2013, cerita HDW, Pemkab Kukar melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyiapkan Rp20 miliar untuk proyek pembangunan jalan tersebut. Anggaran yang dirancang multiyears contract tersebut kemudian diperbesar melalui APBD Perubahan sebesar Rp261.165.257.000 atau dibulatkan Rp261,1 Miliar.

Sejak ide pembagunan jalan dilontarkan Pemkab Kukar, kata HDW, sudah banyak kontraktor yang mengincar. Bahkan ada yang “menggiring” mulai terbitnya dokumen usulan dari Pemkab ke DPRD Kukar. Itu sebabnya, ketika PT Karyatama Nagasari yang masuk mengundang ‘kecemburuan’ kontraktor lain yang sejak awal sudah menggiringnya.

“Akhirnya kan kita tahu semua, PT Karyatama Nagasari menang tendernya senilai Rp252,9 miliar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek jalan yang dikerjakan sekitar 7 kilometer. Terdiri dari jalan beton cor dua jalur, di mana masing-masing jalur jalan lebarnya 6 meter. Ada juga parit di sepanjang jalan. Dari perhitungan kasar, dengan dana kontrak Rp252,9 miliar sejauh 7 kilometer, maka anggaran untuk setiap kilometer adalah Rp36 miliar.

Proyek multiyeras yang dimulai 2013 itu direncanakan selesai pada Mei 2015 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan bupati Rita Widyasari. Namun ketika perusahaan tersebut tidak bisa menyelesaikan, Pemkab Kukar berbaik hati dengan membuat adenddum. Perpanjangan jadwal kontrak diberikan sampai Desember 2015, tapi sampai pada waktunya tidak selesai juga.

Belum ada konfirmasi resmi ke pihak perusahaan, namun menurut keterangan PT Karyatama Nagasari tidak bisa menyelesaikan karena berbenturan dengan masalah tanah warga yang belum dibebaskan. Ada sekitar 150 kavling tanah yang termasuk dalam proyek tersebut dan belum mendapat ganti rugi.

HDW menjelaskan, ada beberapa sisi yang perlu didalami dalam proyek yang tidak tuntas tersebut. Pertama, masalah tendernya yang diduga sudah tidak fair karena panitia pengadaan barang jasa sudah condong ke pengusaha tertentu.

Kedua masalah nilai kontrak. Perlu perhitungan cermat, mengapa begitu mahal harga pembangunan jalan Jongkang-Jalan Jakarta Samarinda? Sampai Rp36 miliar per kilometer.

Hal ketiga, semestinya masalah lahan diselesaikan lebih dulu sebelum proyek dilaksanakan. Kalau lahan belum dibebaskan akan terjadi pembengkakan biaya pembebasan. Jika sebelum ada jalan harga tanah hanya sekitar Rp7 ribu per meter persegi, setelah ada jalan yang bagus melambung melebihi Rp250 ribu per meter persegi.

Hal keempat, soal adendum. Apakah dibolehkan peraturan jika Pemkab memberikan waktu perpanjangan kontrak ketika masa jabatan bupati selesai? Sedangkan kelima adalah kondisi jalan yang dibangun. Selain belum selesai pembangunannya setelah kontrak berakhir, juga mutu pekerjaan karena di sana-sini mengalami kerusakan padahal baru dikerjakan. #le/hard

 

 

Comments are closed.