TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.COM – Aksi terorisme di negeri ini sepanjang tahun nampaknya tak pernah habis. Di awal tahun baru 2016 saja, rakyat Indonesia dihadapkan kembali satu aksi heroik oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya teroris dan meledakkan pos polisi dan salah satu café depan pusat perbelanjaan Sarinah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Nah, bercermin dari pengalaman ini. Sekaligus mengeliminir pergerakan pelaku terorisme di negeri ini, aparat keamanan yang salah satunya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengerahkan semua kekuatannya. Ditingkat daerah, BNPT memberdayakan keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang nota bene adalah senjata pamungkas BNPT di daerah dalam pencegahan terorisme dan paham radikalisme.
FKPT sendiri kini terus membangun koordinasi lintas sektoral di daerah. Tak terkecuali FKPT Provinsi Kaltara. Organisasi perpanjangan tangan BNPT di daerah yang dinahkodai oleh Usman Fakih ini, terus membangun koordinasi dan konsolidasi dengan Forkopimda di provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltara. Sayangnya, tidak semua kepala daerah di tingkat kabupaten di Kaltara, merespon baik keberadaan FKPT ini.
Padahal, jika semua pihak memahami betapa ironisnya jika di wilayah Kaltara disusupi oleh paham-paham radikalisme maupun terorisme. Terutama di wilayah ibukota provinsinya. Salah satu kepala daerah yang dinilai menanggapi dingin terkait keberadaan FKPT ini ialah Pemkab Bulungan. Buktinya, Penjabat Bupatinya Syaiful Herman saat ditemui oleh pengurus FKPT Kaltara untuk konfirmasi mengenai surat permohonan audensi telah ditanggapi biasa-biasa saja. Bahkan untuk memberi waktu kunjungan pengurus FKPT ini, dengan tegas mengatakan dirinya tidak ada waktu.
“Wah, kalau mau berkunjung terus terang saya tidak punya waktu. Silakan saja temui yang lain. Apakah Sekdakab atau asisten saya,” katanya saat ditemui oleh bagian Humas FKPT Kaltara di salah satu rumah makan Jalan Jeruk, Tanjung Selor, Rabu (27/1/2016) pagi.
Bicara mengenai terorisme, lanjut Penjabat Bupati, pihaknya telah menyelesaikan sendiri. Bahkan untuk mencegah masuknya teroris di wiwlayah Bulungan, pihaknya sudah lakukan berbagai langkah-langkah. Diantaranya koordinasi lintas ketua rukun tetangga, kepala desa, lurah dan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Sekretaris FKPT Kaltara Agustian, mengatakan jika ada pemerintah daerah tidak membutuhkan kehadiran FKPT di wilayahnya, pada dasarnya tidak jadi soal. Pasalnya, FKPT ini dibentuk oleh BNPT tujuannya untuk kepentingan bangsa dan Negara. Bukan bertujuan untuk menggerogoti pemerintah di daerah. Sehingga apapun alasannya terkait keberadaan FKPT di daerah ini, itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang bagi FKPT untuk tidak menjalankan tugas yang mulai ini.
“Tidak masalah kalau ada kepala daerah tidak merespon baik keberadaan FKPT. Toh, ini bukan organisasi abal-abal. Tetapi inilah kekuatan BNPT di daerah untuk mengeliminir keberadaan paham radikalisme dan terorisme,” katanya kepada beritakaltara.com, Rabu (27/1/2016). #ISM
Comments are closed.