BeritaKaltim.Co

Pansus Tatib dan Kode Etik

Baru 2 Fraksi Beri Masukan
Baru 2 Fraksi Beri Masukan

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Melalui Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Kaltim, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kaltim dan Penyusun Kode Etik DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya’qub, mengusulkan memperpanjangan masa kerja pansus untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi di DPRD Kaltim dalam memberikan saran dan masukan terkait pembahasan finalisasi draf tatib dan kode etik tersebut.

Disampaikan Rusman, kegiatan pansus yang terbentuk pada 9 Juni 2015 dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim, baru bergerak pada 29 September 2015. Hal itu sebabkan Ketua Pansus yang lama, yakni Andi Burhanuddin Solong mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kaltim karena mengikuti Pilkada Balikpapan.

Selain itu pembahasan pansus juga sempat terkendala akibat sebagian besar anggota DPRD Kaltim disibukkan dengan tugas-tugas penting lainnya terkait fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Serta tugas-tugas lain sebagai anggota pansus yang terbagi untuk membahas tujuh raperda yang lain.

“Namun demikian sejak 29 September 2015, pansus langsung bekerja keras secara maraton melaksanakan rapat untuk membahas draf raperda,” katanya.

Adapun yang rapat-rapat yang sudah dilaksanakan pansus di antaranya rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), rapat bersama Badan Kehormatan DPRD Kaltim, dan rapat-rapat internal lainnya. Kemudian pada 26 Januari 2016, pansus juga telah membahas finalisasi draf tatib dan kode etik.

Namun karena hingga rapat terakhir itu dilaksanakan, baru ada dua fraksi yang menyampaikan saran-masukan terkait draf perubahan tatib dan kode etik yang dibahas, yakni Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

“Maka dalam rapat pansus itu diputuskan memberi kesempatan lagi kepada tujuh fraksi di DPRD Kaltim lainnya untuk menyampaikan saran-masukan, dengan tenggat waktu paling akhir 29 Januari 2016,” tuturnya.

Disampaikan Politikus PPP ini bahwa pansus berpandangan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Kaltim adalah pedoman bagi 55 orang anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam sembilan fraksi. Karena itu alangkah baiknya jika perubahan tatib dan penyusunan kode etik juga mempertimbangkan saran–masukan dari seluruh fraksi yang ada.

“Pada dasarnya pansus juga sudah siap melakukan finalisasi rancangan Perubahan Tatib dan Kode Etik DPRD Kaltim. Meskipun demikian, mengingat perubahan tatib dan penyusunan kode etik perlu dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, maka pansus memohon kepada pimpinan DPRD Kaltim, atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD, agar diberikan perpanjangan masa kerja lagi selama satu bulan ke depan,” ucapnya di sela-sela membacakan laporan pansus, di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar – Karang Paci, Senin (1/2/2016).

Adapun komposisi Pansus Kode Etik terdiri Ketua Rusman Ya’qub didampingi Syafruddin sebagai wakil ketua. Adapun anggotanya adalah Mursidi Muslim, Edy Kurniawan, Eddy Sunardi Darmawan, Josep, Wibowo Handoko, Ali Hamdi, Muhammad Adam dan Muspandi. #adv/lin/gg/oke

Comments are closed.