BeritaKaltim.Co

Awang Tegaskan APBD Tidak Boleh Biayai Ganti Rugi Lahan Somber

Port_of_BalikpapanSAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa pembiayaan terkait permasalahan ganti rugi lahan Somber (eks pelabuhan feri) di Balikpapan tidak diperbolehkan melalui anggaran APBD.
“APBD tidak boleh membayar ganti rugi lahan Somber. Itu sudah sesuai dengan pertimbangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP),” tegas Awang Faroek Ishak saat menyampaikan arahannya terkait ganti rugi lahan kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi saat Rapat Koordinasi antara Jajaran Pemprov Kaltim dengan Pemkot Balikpapan di Samarinda baru-baru ini.
Diakuinya, bahwa ahli waris pemilik lahan somber telah memenangkan gugatan hingga kasasi MA dengan ganti rugi yang ditetapkan sebesar Rp 13,4 Miliar. Bahkan, Pemprov Kaltim bersama dengan Pemkot Balikpapan sudah bersepakat untuk membayar ganti rugi lahan dengan ketentuan Pemprov Kaltim sebesar 60 persen dan Pemkot Balikpapan sebesar 40 persen.
“Namun, karena ada pertimbangan dari BPKP untuk tidak menggunakan APBD. Maka, saya sampaikan kalau itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat,” katanya.
Lahan Somber, kata Awang, sebelumnya telah dikelolah oleh Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ASDP) yang secara langsung berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sehingga, untuk permasalahan ganti rugi ini yang menanggung bukan berasal dari APBD melainkan dari APBN.
“Itu seharusnya dibayar oleh APBN. Itukan yang mengembangkan ASDP bukan Pemerintah Daerah (Pemda). ASDP itukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi, harus tanggung jawab, jangan tinggalin utang seperti itu. Yang jelas, kalau ada permasalahan itu bisa minta pertimbangan BPKP, insya allah permasalahan itu akan selesai,” katanya.
Sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan kepada Awang Faroek Ishak terkait ganti rugi sebesar Rp 13,4 Miliar dan telah disepakati oleh Pemprov Kaltim melalui Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal dengan Pemkot Balikpapan melalui Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengenai pembiayaannya ditentukan masing-masing yakni 60 persen ditanggung Pemprov Kaltim dan 40 persen ditanggung oleh Pemkot Balikpapan.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan dukungannya Gubernur Kaltim agar bisa seluruh biaya ganti rugi ditanggung oleh Pemprov Kaltim atau dinaikkan menjadi Rp 10 miliar dibiayai oleh Pemprov Kaltim dan Rp 3 Miliar dibiayai oleh Pemkot Balikpapan. Kami mengusulkan ini karena situasi keuangan Pemkot Balikpapan yang sangat terbatas,” katanya. #rus

Comments are closed.