BeritaKaltim.Co

DPRD Berau Dukung Adanya Tim Pelaksana CSR

Ketua DPRD Berau Hj. Syarifatul Sya'diah, S.Pd, M.Si bersama Gubernur Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
Ketua DPRD Berau Hj. Syarifatul Sya’diah, S.Pd, M.Si bersama Gubernur Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si

Tanjung Redeb, Beritakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendukung terbentuknya tim pelaksana tanggung jawab sosial perusahan atau yang disebut corporate social responsibility (CSR) atas seluruh perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, BUMN dan BUMD, yang telah mendapatkan keuntungan dari keberadaannya di Kabupaten Berau.

Hal ini terlihat dalam diskusi publik pada Senin (01/02) lalu, yang digelar Berau Foundation bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Banuanta Berau cabang Sanggatta dengan tema implementasi Perda Kaltim nomor 3 tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Dimana Ketua DPRD Berau Hj. Syarifatul Sya’diah S.Pd, M.Si dan anggota DPRD Berau Rudi P. Mangunsong, SH, yang hadir dalam diskusi tersebut mendukung pembentukkan tim pelaksana CSR yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat.

Ketua DPRD Berau, Syarifatul mengatakan sebelumnya, DPRD Berau telah sangat mendukung program-program terkait CSR seluruh perusahaan yang ada di Berau, dimana saat ini DPRD Berau juga terlebih dahulu memprioritaskan adanya peraturan daerah (Perda) Berau tentang CSR tersebut dengan memasukkan rancangan peraturan daerah (Raperda) CSR dalam program legislasi daerah (Prolegda) Kabupaten Berau tahun 2016.

“Yang sudah ada Raperda CSR yaitu ada Balikpapan, Bulungan, Mahakam Ulu, dan Berau yang memang lagi menyusun dan telah bekerjasama dengan Unmul (Universitas Mulawarman, Samarinda –red),” ujarnya.

Dilanjutnya, Perda CSR di Berau bertujuan sebagai penguatan hukum dari peraturan daerah (Perda) Kaltim nomor 3 tahun 2013 yang sudah ada, dimana Perda Kaltim tersebut dalam penerapannya disetiap kabupaten yang ada di Kaltim sangat berbeda-beda.

“Perda ini dibuat karena kondisi masing-masing daerah punya kekhususan tersendiri sehingga tidak mungkin diberlakukan sama diseluruh Kaltim seperti di Balikpapan yang banyak mengambil dari perusahaan jasa sedangkan di Berau, kita yang banyak adalah perusahaan tambang, kelapa sawit, dan lainnya sehingga perlakuan atau kekhususnya juga berbeda-beda dan bagaimana kita bisa merealisasikan payung hukumnya untuk Pergub ini karena CSR ini yang mengatur baru ada di Pergub,” ujarnya, yang juga politisi Partai Golkar ini.

Terakhir, Sari –sapaan akrab Syarifatul menambahkan nantinya, dengan adanya Perda tersebut DPRD Berau dapat langsung mengawasi dan menindak setiap perusahaan yang melanggar aturan dan tidak melaksanakan kewajiban sosialnya kepada masyarakat Bumi Batiwakkal.

“Kan kalau Perda Kaltim istilah polisi-polisinya yang ada disana (DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim) sehingga kita tidak bisa berbuat apa kalau kita juga tidak bentuk apa-apa disini dan apa dasar kita menarik perusahaan-perusahaan itu karena setiap kontribusi atau sumbangan pihak ketiga untuk kepentingan masyarakat di daerah juga harus ada payung hukumnya,” tutupnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Berau Rudi P. Mangunsong mengatakan Perda Kaltim yang sudah ada hanya menjabarkan peraturan secara umum tanpa ada aturan khusus untuk setiap daerah seperti Kabupaten Berau yang hanya satu-satunya di Indonesia memiliki dua kesultanan yakni Kesulatan Sambaliung dan Gunung Tabur di satu kabupaten.

“Artinya lewat CSR, Perda kabupaten bisa lebih mengeksplor kepada dua kesultanan itu. Disitulah kekhususan yang kita akan buat dalam perda CSR versi kabupaten dimana kekhususan kearifan lokalnya ada disitu sehingga bukan berarti kita akan buat sama dengan Perda Provinsi. Namun Perda Provinsi itu merupakan payung hukumnya dari Perda Kabupaten,” ujarnya, yang juga Ketua Badan Legislasi DPRD Berau ini. #Hel

Comments are closed.