BeritaKaltim.Co

Nunukan Dikunjungi Dua Menteri

Menko Puan Maharani dan Menkumham Yasona Laoly menerima aspirasi masyarakat Nunukan untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Menko Puan Maharani dan Menkumham Yasona Laoly menerima aspirasi masyarakat Nunukan untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

NUNUKAN, BERITAKALTIM.com – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani didampingi Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly dan Ketua BNP3TKI Nusron Wahid berkunjung ke Nunukan, dalam rangka Peluncuran Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Ketua BNP3TKI Nusron Wahid, persoalan TKI tidak akan berakhir karena yang dihadapi manusia persoalan perut namun pemerintah berusaha menekan persoalan itu termasuk persoalan TKI Illegal yang sulit diberantas.

“Namun Pemerintah Indonesia berusaha bekerjasama semua pihak baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk Kedutaan Besar Konsulat,” kata Nusron saat memberikan sambutan.

Peluncuran Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, menurut Puan Maharani, cukup strategis untuk mengurangi TKI illegal.

“Kami datang karena Negara. Perhatian pemerintah fokus pada daerah perbatasan tidak saja masalah TKI tetapi juga masalah pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah pusat. Kita berharap kegiatan Peluncuran Poros Sentra Pelatihan dan pemberdayaan daerah perbatasan akan memberikan solusi dalam percepatan proses paspor diusahakan dalam satu hari mampu memproses paspor 200 perhari,” harap Puan.

Menurut Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, warga Kaltara sangat bangga dengan kehadiran Menko Puan Maharani sehingga bisa melihat secara langsung kondisi perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, sekaligus mendapat informasi langsung dari masyarakat terkait masalah TKI maupun masalah pendidikan anak TKI yang ada di Sabah Malaysia. Masalah pendidikan anak TKI belum mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan.

Dikatakan gubernur, bahwa kepulangan Menko Bidang Pembangunan dan Kebudayaan bisa melakukan koordinasi dengan kementrerian lainnya seperti persoalan yang dihadapi wilayah perbatasan.

“Insya Allah hari pertama kerja Saya selaku Gubernur Kalimantan Utara persoalan di perbatasan cepat kita atasi utamanya masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan masalah keamanan yang perlu pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar Indonesia,” kata Gubernur Kalimantan Utara dihadapan Menko, Menteri Hukum dan Ham.

Selain Itu menko bersama rombongan kementerian langsung melihat kondisi rumah susun sewa (Rusunawa) yang ada di Kampung Butun Nunukan Selatan.

“Insya Allah, Rusunawa ini akan dipergunakan untuk menampung TKI selama berada di Nunukan untuk memproses paspor maupun masalah dokumen lainnya,” kata Gubernur Kaltara yang baru saja dilantik 12 Februari 2016 lalu oleh Presiden Joko Widodo. #Yusuf

Comments are closed.