TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau mengakui adanya kendala dalam merealisasikan Program Nasional (Prona) yang biasa disebut pemutihan sertifikat. Kendalanya tidak hanya karena minimnya kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tahun ini BPN Berau mendapatkan 600 bidang Prona, untuk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sasaran Prona tahun ini kebanyakan di luar Kecamatan Tanjung Redeb, mengingat kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman maupun pesisir banyak yang tidak mampu, ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah kecamatan wilayah perkotaan.
Kepala BPN Kabupaten Berau Umar Malabar, Jum’at (19/02/2016), menjelaskan bahwa merealisasikan Prona ini tidak semudah apa yang dibayangkan masyarakat, seperti mengajukan permohonan, setelah itu tim turun ke lapangan terus jadi sertifikat. Akan tetapi semua itu ada tahapan – tahapan yang bisa merepotkan pemohon.
Salah satunya adalah, pemohon harus mempunyai PBB. “Namun terkadang permohonan PBB ini lah yang membuat masyarakat malas mengurus atau tidak tahu persyaratan mengajukan permohonan,walaupun pihaknya sudah melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Kalau dulu, kata Umar, okelah mengurus PBB harus ke Tarakan, hingga membuat warga yang tergolong tidak mampu berfikir dua kali pergi ke Tarakan untuk mengurus PBB, mengingat biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban tersendiri bagi mereka. Belum lagi birokrasinya di sana (kantor PBB. red), juga terkadang membuat bingung. Sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama.
“Syukur – syukur kalau dalam sehari selesai, kalau tidak selesai biaya hidup bertambah lagi selama di sana,” ungkapnya.
Nah sekarang, sambung Umar, mengurus PBB bisa diurus di Berau. Karena kantor pelayanan PBB sudah ada di Berau sejak beberapa waktu lalu. Menurut dia, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB, seyogianya masyarakat menyadari pentinya PBB tersebut, atas lahan yang dimohonkan atau lahan sebagai tempat usaha.
“ Kalau mau jujur, tidak semua masyarakat mengerti masalah PBB pada saat itu. Yang mereka tahu hanya bagaimana caranya lahan mereka tidak menjadi hak milik orang. Tetapi alkhamdulillah sekarang sudah lebih banyak yang memahami pentingnya PBB,” kata Umar
Karena kantor PBB sudah buka cabang di Berau, sebagai pemangkasan di birokrasi yang selama ini membuat warga kesulitan. Sehingga dapat mempercepat merealisasikan Prona, yang selama ini harapkan warga Berau. Pungkasnya. #hel
Comments are closed.