TENGGARONG, BERITAKALTIM.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Rudiansyah menilai proyek pembangunan kanal air untuk pengendali banjir di wilayah Kecamatan Muara Badak yang dibangun sejak 2013 lalu itu, proyek abal-abal alias siluman, progresnya tidak jelas. Kondisinya kini semakin memprihatinkan dan berdampak buruk ke masyarakat saat pemukiman mereka terendam banjir.
Hingga kini proyek tersebut tidak jelas penyelesaiannya dan dianggap mangkrak. Akibatnya, pembangunan kanal itu menyengsarakan rakyat setempat.
Legislator Partai Gerindra ini naik pitam ketika melihat langsung ke lokasi proyek tersebut pada Jumat (19/2/2016) lalu.
Menurutnya, kanal tersebut dibangun untuk mengatasi masalah banjir, tapi malah menambah derita warga Muara Badak dan sekitarnya.
“Makanya kami di DPRD Kukar sangat kecewa dengan kondisi ini. Jadi kami minta supaya proyek pembangunan kanal ini dari perencanaan sampai pelaksanaannya supaya diusut tuntas pihak berwenang. Saya khawatir malah ini proyek siluman,” ujarnya tegas.
Rudi saat ke lokasi terkait didampingi Camat Muara Badak, Arfan Boma dan jajarannya.
Bencana banjir yang melanda Kecamatan Muara Badak tergolong cukup parah. Kejadiannya Kamis (21/2/2016) hingga Jumat (22/2/2016) silam, bermula dari hujan deras mengguyur wilayah Muara Badak sekitar enam jam lebih. Akibatnya sebanyak 2.930 kepala keluarga (KK) menjadi korban, karena kediamannya kebanjiran. Bahkan sebanyak 114 KK harus mengungsi.
Banjir itu paling parah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter dalam rumah. Kondisi tersebut belum pernah terjadi sejak 2010. Karena banjir pernah terjadi pada 2010 dan 2012, namun tidak separah awal 2016 tadi. Penyebab utama banjir itu, salah satunya karena terabaikannya proyek kanal dikerjakan sejak 2013 lalu dan kini progresnya baru sekitar 35 persen.
“Segera semua hal terkait dicek ulang. Seperti apa perencanaan proyek itu? Lalu bagaimana prosesnya sehingga sampai kini baru 35 persen dikerjakan? Apalagi, katanya pembangunan kanal itu harus melalui jalur pipa perusahaan Migas Vico Indonesia?
Bahkan harus pula menggusur banyak rumah warga serta menghilangkan asset pemerintah? Nanti kami telusuri seperti apa perencanaannya,” urainya.
Comments are closed.