BeritaKaltim.Co

Dukung Program Resosialisasi Lokalisasi

LOKALISASISAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) HM Syahrun mendukung penuh program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai resosialisasi lokalisasi. Program resosialisasi lokalisasi tersebut merupakan program dalam rangka menjadikan Indonesia bebas lokalisasi dan prostitusi pada 2017.

Hal tersebut disampaikan Syahrun saat menghadiri sosialisasi mengenai program resosialisasi lokalisasi, Sabtu (27/2/2016) di lokalisasi Km 10 Loa Janan Kutai Kartanegara. Sosialisasi dihadiri Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta Bupati Kukar Rita Widyasari.

Di kesempatan itu ia mengatakan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh program resosialisasi lokalisasi yang ada di Kaltim, termasuk dalam pemberantasan narkoba serta penyakit masyarakat lainnya.

“Program pemerintah pusat menganai resosialisasi lokalisasi dan tuna susila sangat bersinergi dengan program Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, terlebih program tersebut sangat berpengaruh untuk pembangunan daerah. Legislatif dalam hal ini memberikan dukungan penuh, terutama terkait penganggaran dalam merealisasikan program tersebut,” katanya.

Gubernur Kaltim Awang Faroek pun berpendapat bahwa semua program pemerintah pusat khususnya program resosialisasi lokalisasi dan tuna susila akan sepenuhnya didukung.

Namun menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan bersama-sama, terutama masalah penyakit masyarakat.

“Pencegahan serta penanggulangan penyakit masyarakat bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah saja, namun harus menjadi pekerjaan bersama dan harus didukung penuh seluruh stakeholder di semua lapisan,” katanya.

Senada dengan orang nomor satu di Kaltim, Menteri Sosial Khofifah membenarkan bahwa masih banyak orang-orang yang peduli terhadap para mantan PSK. Dalam sambutanya ia mengatakan bahwa program resosialisasi lokalisasi dan tuna susila akan memberikan jalan yang terbaik dari pekerjaan PSK sebelumnya.

Dalam program tersebut para mantan PSK akan dibina, tidak dibiarkan begitu saja. Secara bertahap proses ini akan terus dilakukan dengan melalui proses lanjutan yaitu dengan ekonomi produktif dengan melibatkan mantan PSK tersebut, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) akan mewadahi mantan PSK, dan diberikan pelatihan untuk bekal di kehidupan mereka nanti.

“Sesuai komitmen, 2017 Indonesia bebas prostitusi. Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah, khusunya Kaltim atas dukungan penuh terhadap program-program pemerintah mengenai resosialiasi tuna susila yang ada di Kaltim,” katanya.

Diketahui bahwa di Kaltim terdapat 22 lokalisasi dengan jumlah PSK hampir 4 ribu lebih. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Siti Rusmalia Idrus. Dia menyampaikan bahwa di Kaltim saat ini terdapat 363 orang yang terkena virus HIV/AIDS serta menjadi urutan ketiga tertinggi pengguna narkoba di Indonesia.

Namun untuk mencegah agar tidak bertambah saat ini, Dinsos Kaltim bersama DPRD Kaltim telah merancang peraturan daerah (perda) mengenai permasalahan tersebut yang mana didalam draf tersebut nantinya juga akan mengatur masalah prostitusi selain anak jalanan, pengamen dan gepeng.

“Bersinergi terhadap program pusat bahwa 2017 Indonesia akan bebas prostitusi. Perda itu juga akan menjadi sebuah jawaban atas banyaknya penyakit sosial yang ada di Kaltim,” ucapnya. #adv/yud/gg

Comments are closed.