TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.COM – Selain harus menuntaskan program kerja sebagaimana yang sudah di buat dalam APBD di tahun 2016. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), juga mulai bersiap-siap untuk membahas APBD tahun 2017.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon, SH, kepada awak media di kantornya, Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor.
Oleh karena itu, untuk memberikan masukan terhadap Pemprov Kaltara terkait pembahasan APBD 2017, pihaknya akan segera turun ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk melakukan reses. Pelaksanaan reses pertama di tahun 2016 ini akan dilaksanakan selama 7 haru yakni dari tanggal 1 hingga 7 Maret 2016.
Marthen Sablon yang didaulat oleh Partai Demokrat sebagai orang nomor satu di DPRD Kaltara ini mengingat kepada seluruh wakil rakyat yang akan melaksanakan reses di masing-masing dapilnya, tak hanya berada di dalam kota saja. Sebaliknya, harus pula turun ke pelosok-pelosok untuk menghimpun suara rakyat sehingga masukan-masukan dari rakyat tersebut bisa menjdi catatan yang akan disampaikan kepada Pemprov dalam pembahasan APBD 2017 nanti.
Keinginan politisi Partai Demokrat ini, agar anggota DPRD dalam melakukan reses harus turun sampai ke pelosok, patut disokong. Pasalnya, selama ini wakil rakyat ketika memasuki masa reses sebagian besar hanya mengambil sampel reses di ibukota kabupaten saja. Sementara desa-desa terpencil sangat jarang menjadi tujuan reses. Akibatnya, rakyat yang tinggal dipinggiran inilah, tidak menikmati hasil pembangunan secara merata.
“Kami berharap anggota DPRD Kaltara yang reses, tidak hanya di kabupaten saja melakukan pertemuan dengan audiensnya. Tapi harus merangsek ke desa-desa dan kecamatan supaya bisa menyerap aspirasi rakyat,” pinta Marthen Sablon.
Pada bagian lain, ia juga mengingatkan bahwa ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemprov Kaltara. Diantaranya, fokus pada pembangunan infrastruktur yang nota bene hingga sekarang masih jauh dari harapan. Padahal, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltara, cukup memedai untuk membiayai infrastruktur ini. Sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan di tengah masyarakat.
Alasan dirinya mendesak Pemprov Kaltara untuk fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tidak lain, karena masalah inilah yang menjadi kendala utama menimbulkan masih banyaknya daerah-daerah yang terisolir.
“Dan masalah jalan inilah seringkali menjadi keluhan rakyat Kaltara ketika wakilnya turun di tengah-tengah mereka melakukan reses,” tambahnya.
Selain masalah infrastruktur jalan, Marthen Sablon pada kesempatan ini juga menyinggung masalah penerangan listrik dan air bersih. Sebab listrik dan air bersih ini, ternyata masih banyak masyarakat Kaltara yang belum menikmati. Bayangkan saja, sejauh ini masyarakat Kaltara masih ada yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan penerangan dalam rumah. Begitu pula dengan air bersih, untuk kebutuhan MCK masih bergantung pada air sungai. Dan, salah satu contoh kecil masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah untuk penerangan dan air sungai untuk kebutuhan MCK ialah masyarakat Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas dan masyarakat Pendada, Kampung Baru dan sekitar.
“Inilah yang perlu segera dipikirkan oleh Pemprov Kaltara,” kuncinya. #Nay/Ism
Comments are closed.