BeritaKaltim.Co

Korupsi adalah Kejahatan Mutlak

Danang Widoyoko 1Salam Perspektif Baru,

Sebagian besar wilayah daratan Indonesia merupakan hutan. Menurut tamu kita kali ini, Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi yang terjadi di kawasan hutan.

Kalau kita berbicara mengenai sumber daya alam (SDA), maka luar biasa besar kasus korupsinya. Kita akan kesulitan jika harus menghitung berapa skala korupsinya. Tetapi penelitian yang dibuat Human Right Watch menarik karena sebetulnya mereka juga mengestimasi secara ekonomis, berapa kerugian negara terutama dari sisi illegal logging. Itu kalau dari hutan. Mereka hanya meneliti secara finansial saja. Peningkatannya luar biasa dalam beberapa tahun terakhir seperti yang disebutkan dalam laporan mereka pada 2011. Kira-kira US$ 2 milyar. Ketika mereka merilis laporan terbaru tahun ini, angkanya sudah diperkirakan hampir US$ 7 milyar.

Korupsi di sektor SDA kemudian menimbulkan juga kejahatan lain dan konflik-konflik di sektor kehutanan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi karena korupsi. Laporan Human Right Watch mengenai konflik Mesuji, yaitu konflik lahan antara masyarakat adat dan pengusaha menyatakan di baliknya adalah korupsi.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Danang Widoyoko. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

Bagaimana gambaran besar dari korupsi di sektor kehutanan?

Hutan adalah salah satu sumber daya alam (SDA) terbesar kita dan kecenderungannya makin lama makin berkurang karena dikonversi, baik secara legal maupun ilegal, untuk berbagai macam kebutuhan. Illegal logging juga masih menjadi permasalahan, walaupun angka kasusnya menurun pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu faktor terbesarnya karena hutan kita sudah makin berkurang. Selain faktor illegal logging, masalah lainnya adalah konversi hutan terutama untuk perkebunan kelapa sawit. Itu ekspansi luar biasa. Jadi masalah terbesar sekarang sebetulnya ada pada konversi hutan dan ahli fungsi hutan untuk kepentingan-kepentingan yang lain.

Pada 10 tahun terakhir pemerintahan Soeharto, pemerintah justru menggalakkan pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar orang bisa menanam kelapa sawit. Lalu, mengapa kelapa sawit sekarang dianggap buruk?

Saya kira perkebunan kelapa sawit adalah masalah terbesar di bidang lingkungan karena perkebunan monokultur ini dilakukan dalam skala yang sangat luar biasa luasnya. Jadi kalau ada perkebunan kelapa sawit, tidak boleh ada tanaman lain hidup di situ. Padahal keragaman hayati sangat baik bagi lingkungan. Selain itu kebutuhan air yang sangat tinggi untuk tanaman sawit juga menimbulkan masalah tersendiri. Lalu masalah berikutnya adalah bagaimana mendapatkan lahan itu, dan bagaimana proses konversinya. Ini yang kemudian menjadi salah satu masalah terbesar kita. Mengenai aturan soal alih fungsi lahan saat ini adalah jika kawasan hutan maka itu urusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Namun kalau kawasan non-hutan maka itu kewenangan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Beberapa contoh kasus korupsi akibat konversi lahan diantaranya adalah kasus Al Amin Nasution, mantan anggota DPR RI dan Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kalimantan Timur.

Apakah maksudnya pemerintah daerah menjadi rawan korupsi dalam pemberian izin?

Prosesnya panjang, tidak mungkin satu bagian yang bertanggung jawab. Misalnya untuk mengkonversi kawasan hutan, walaupun yang berwenang adalah Kemenhut, tetapi Kemenhut tidak sendiri karena harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah, sebelum proses perizinan sampai ke Kemenhut, mereka harus mendapat surat rekomendasi dari bupati dan gubernur, itu kalau kawasan hutan. Kalau kawasan non-hutan, mereka bisa langsung berurusan dengan pemerintah daerah. Namun rantai perizinan juga panjang karena prosedur pertamanya harus mendapat izin prinsip dan izin lokasi baru. Setelah mendapat izin lokasi baru, mereka akan mendapatkan Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP). Setelah ada SIUP, mereka baru bisa mengajukan izin hak guna lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nah, yang terjadi dengan kasus Hartati Murdaya, dia menyuap bupati untuk mendapatkan izin prinsip dari bupati. Katanya, jika tidak diberi uang, maka tidak akan keluar izinnya.

Lalu, bagaimana kawasan non-hutan bisa jadi perkebunan kelapa sawit?

Salah satu sumber masalah terbesar kita adalah menentukan mana kawasan hutan dan mana kawasan non-hutan, mana yang wilayah Kemenhut dan mana yang wilayah Pemda. Sampai sekarang itu belum jelas dan belum tuntas.

Apakah itu karena penentuan kawasan berdasarkan peta dari zaman dulu?

Saat ini banyak versi yang digunakan diantaranya, peta versi Kemenhut, peta versi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau peta Badan Pertanahan Negara (BPN). Menurut saya, mereka senang dengan peta yang tumpang tindih dan tidak jelas seperti ini. Artinya, semua bisa berpartisipasi. Korupsi terjadi karena tata kelola yang masih bermasalah. Bahkan, sebetulnya Pemerintah Indonesia tidak mengetahui berapa luas hutan yang ada. Memang pemerintah bisa klaim sekian luasnya, tapi klaim yang sama juga bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Jadi, sebetulnya tidak jelas berapa luas kawasan hutannya itu. Saat membahas tentang kawasan hutan, di peta disebutkan bahwa ini adalah kawasan hutan, tetapi di lokasi sudah tidak ada pohonnya karena sudah hilang pohonnya. Itu berarti bukan kawasan hutan lagi dan ini juga menjadi masalah. Menurut Pemda, wilayah ini menjadi lokasi milik mereka karena sudah tidak ada pohonnya lagi.

Lalu, mana yang lebih korup antara Pemda dan Kemenhut?

Ya, sebenarnya semua berpartisipasi. Akar persoalannya adalah mengenai penetapan kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Lalu berikutnya, hutan dibagi menjadi beberapa kategori, ada hutan produksi yang masuk kawasan tanaman industri, lalu hutan lindung dan suaka margasatwa atau cagar alam. Hutan yang termasuk cagar alam dan hutan lindung sama sekali tidak boleh diapa-apakan, yang boleh diolah hanya hutan produksi untuk ditanami tanaman industri. Tapi batas ini pun juga masih berubah-ubah lagi, hutan lindung dan cagar alam juga bisa tergerus oleh hutan tanaman industri kalau dibutuhkan oleh perusahaan.

Tadi kita baru berbicara soal perkebunan, belum lagi sektor lain yang juga membutuhkan kawasan yaitu pertambangan. Kawasan pertambangan dapat mengubah hutan menjadi lubang besar. Di Kalimantan, menjadi pengusaha tambang batu bara tidak membutuhkan skill yang tinggi. Pertambangan hanya membutuhkan modal untuk menggali agar mendapatkan batu bara. Jadi, luar biasa juga ekspansinya. Hutan juga bisa dengan cepat dikonversi menjadi lahan pertambangan karena Pemda dapat mengeluarkan izin pertambangan dengan mudah.

Anda menyebutkan bahwa antara pemerintah pusat melalui Kemenhut dan Pemda saling berebut lahan, padahal banyak juga hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Bagaimana menurut Anda?

Ya, itu masalah berikutnya. Kawasan hutan menjadi milik Kemenhut. Yang namanya kawasan hutan yaitu hutan walaupun di dalamnya ada harimau, orang utan, termasuk ada orang sungguhan. Kasus yang sekarang terjadi seperti pada Suku Anak Dalam di Jambi. Status mereka persis seperti orang utan karena wilayah mereka hidup tiba-tiba sudah menjadi milik perusahaan. Hutan tempat Suku Anak Dalam menetap menjadi milik perusahaan secara hukum sehingga perusahaan merasa berhak mengusir Suku Anak Dalam. Ditambah lagi, mereka mendapatkan back up dari polisi Brigade Mobil (Brimob) untuk melakukan pengusiran.

Comments are closed.