SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Berbagai permasalahan Kota Samarinda yang meliputi kebutuhan air bersih, pemadaman listrik, ketidak maksimalan pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga infrastruktur menjadi aspirasi masyarakat saat anggota DPRD Kaltim melakukan jaring aspirasi di daerah pemilihan masing-masing beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Yakob Manika ketika membacakan laporan hasil kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2016 saat Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim, Selasa (15/3).
“Sebagaimana amanat UU 27/2009 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Maka dalam setiap masa persidangan, mewajibkan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka menyerap aspirasi,” kata Yakob daerah pemilihan (Dapil) I Kota Samarinda.
Penyampaian hasil kegiatan reses tersebut, terangkum pada sembilan kecamatan, Kota Samarinda. Yaitu Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang.
Aspirasi warga paling mendominasi permasalahan infrastruktur. Seperti warga Kecamatan Sambutan menyuarakan aspirasi mengenai tidak meratanya semenisasi jalan. Pemerintah Kota saat ini berupaya keras membenahi jalan lingkungan. Namun, masih banyak menemui kondisi jalan rusak dan berlubang.
“Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Wajar saja bila masyarakat terus menyuarakan aspirasi mereka soal kondisi jalan yang rusak parah. Dilain sisi, kemacetan pun tak bisa terhindarkan. Warga mengharapkan, pemerintah memberikan perhatian terkait pemerataan jalan secara menyeluruh dan merata,” urainya.
Selain itu, warga juga menginginkan, pemerintah dapat menciptakan pendidikan baik dan berkualitas. Wajib adanya pendidikan terhadap anak sejak usia dini (PAUD). Sehingga, hak anak dapat terpenuhi untuk mengenyam bangku sekolah. Namun, biaya pendidikan mahal menjadi salah satu kendala utama masyarakat dapat memasuki dunia pendidikan. Akibatnya banyak warga tersandung dan memilih melangkah mundur akibat biaya pendidikan yang mahal tersebut.
“Warga berharap, pemerintah membuat peraturan yang seimbang tentang besaran uang pendaftaran dan uang SPP. Supaya orangtua berpenghasilan ekonomi rendah bisa masuk sekolah dan tidak merasa terbebani,” kata politikus Partai PDI-Perjuangan ini. #adv/rid/gg/oke
Comments are closed.