Tanjung Redeb, Beritakaltim.com – Provinsi Kalimantan Timur sama halnya dengan provinsi-provinsi di wilayah Kalimantan, dimana ketergantungan pada sektor pertambangan batu bara dan sektor perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal saat melakukan safari politik bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Surya Paloh ke Kabupaten Berau pada Selasa (15/03/2016) kemarin.
“Maka ketika dua komoditas ini turun alias tidak secemerlang lagi dimasa yang lalu, maka secara otomatis itu memaksa atau menurunkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi daerah juga,” ujarnya saat ditemui awak media pada Rabu (16/03) kemarin.
Dilanjutnya, dari kejadian penurunan ekonomi daerah karena kecenderungan bergantung pada salah satu sektor, pemerintah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten pun harus mengembangkan sektor pendapatan daerah lain seperti dari sektor pariwisata.
“Ini kan sama dengan fenomena Arab (Negara Arab), dimana kemudian semuanya menyerahkan pada minyak, ketika minyak menjadi hancur maka kelabakanlah mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Akbar menilai di Indonesia khususnya di Kalimantan, pemerintah daerahnya mau tidak mau harus menjadi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.
“Seperti Kabupaten Berau ini, ternyata punya sumber-sumber yang lain khususnya pariwisata, yang terkenalkan Pulau Derawan kemudian sekarang pengembangan Pulau Maratua dan Pulau Bakungan Besar serta Bakungan Kecil,” ujarnya.
Namun, politisi Partai Nasdem ini juga menyayangkan bila banyak potensi wisata yang ada di Kalimantan khususnya di Kabupaten Berau dikelola oleh pihak luar atau orang asing.
“Sayang sekali, ternyata itu lebih cepat dilirik oleh investor luar tetapi tak ada masalah. Nanti soal mekanisme dan tata aturan yang secara administratif itu, memang harus segera diselesaikan. Misalnya, soal penamaan, Pemda memberi nama pulau itu Pulau Bakungan, mereka memberi nama Nunukan Island atau Cocoa Virgin. Tapi itu soal administratif saja, yang penting sekarang adalah bagaimana Pemda setempat juga menggali potensi-potensi itu,” harapnya.
Terkait komitmen anggota dewan khususnya di DPR RI, atas pengembangan objek wisata seperti di Kabupaten Berau, yang juga merupakan perbatasan negara. Akbar mengatakan pemerintah pusat telah memberikan anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) yang besar untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah terluar maupun perbatasan negara.
“Saya anggota panja pembentukkan daerah-daerah otonomi baru khususnya Kalimantan Utara, jadi saya tahu betul ceritanya. Mau tidak mau, harus ada keberpihakan soal (APBN) itu dan pemerintah yang sekarang sudah memberikan itu, dana atau anggaran yang besar untuk pembangunan kawasan perbatasan,” tutupnya.#Hel
Comments are closed.