TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Berau, Fredy Suryadie S.Sos mengatakan, paling efektif operasi yustisi adalah dilakukan oleh masing – masing tingkat kecamatan, dibandingkan hanya dilakukan terpusat Kota Tanjung Redeb dan Kecamatan terdekat jantung kota.
Sebab, dikatakan Fredy, jika dilakukan hanya terpusat di Kota Tanjung Redeb atau di kecamatan terdekat, seperti Kecamatan Gunung Tagur , Teluk Bayur dan Kecamatan Sambaliung tentu warga yang berdomisili di kecamatan lainnya tak dapat terjaring, atau tidak dapat diketahui sejauh mana tertib administrasi kependudukannya, berapa presentasenya warga lainnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan berapa yang tidak memiliki KTP.
“Kan kalau razia yustisi kita sering melakukan di Kecamatan Tanjung Redeb dan kecamatan terdekat. Sehingga kurang efektif,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia akan terus melakukan koordinasi dengan para camat se Kabupaten Berau, agar dapat melakukan razia yustisi dengan cara bekerja sama dengan pihak – pihak terkait, agar bisa dilakukan razia secara maksimal.
Dikatakan juga, bahwa kedepan pihak masing – masing kelurahan juga bisa melakukan razia yustisi, dengan pihak – pihak terkait, dengan melibatkan masing – masing RT. “ Sehingga, lagi – lagi saya katakan razia yustisi ini lebih efektif. Sebab lurah atau RT lebih paham warganya, mana yang belum layak mendapatkan KTP, dan mana warganya yang belum mempunyai KTP,” ungkapnya.
“Kita sungguh prihatin jika masyarakat tidak tertib administrasi kependudukan ini. Cukup banyak yang kita jaring pada razia Yustisi selama ini. Kami imbau kepada masyarakat untuk tertib administrasi ketika bepergian,” imbaunya.
Sehubungan dengan tertib administrasi, Fredy juga menegaskan jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait. Sebab tidak mudah untuk mengawasi dan mendeteksi pendatang baru tersebut. “ Kalau pun pendatang, hukumnya wajib mengurus administrasi kependudukan dan pengawasan harus dilakukan bersama,” jelasnya.
Disdukcapil juga memberikan apresiasi kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selama ini memberikan dukungan dalam pengawasan warga baru di daerah ini. Melalui kegiatan razia yang dilakukan Satpol PP, dengan memeriksa kartu identitas setiap warga masyarakat, merupakan dukungan dalam upaya tertib administrasi kependudukan.
Termasuk kegiatan operasi yustisi yang dilakukan bersama selama ini, menurutnya sangat memberikan manfaat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengurus administrasi kependudukan.
Menurut Fredy, saat ini masih ada warga pendatang yang belum mematuhi aturan berupa kepatuhan terhadap tertib administrasi kependudukan. Secara aturan belum ada yang mengatur sanksi bagi warga yang tidak mengurus administrasi kependudukan.
“Masalahnya kita tidak tahu juga siapa-siapa yang tidak punya KTP, kita tidak mungkin bisa memantau siapa saja yang tidak punya KTP,” ungkap Fredy. Namun warga yang tidak tertib administrasi baru akan terlihat saat terjaring razia yustisi seperti yang biasa dilakukan.
“Untuk itu saya kembali mengingatkan masyarakat agar segera mengurus KTP, bagi yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, termasuk segera melakukan perekaman guna mengurus mutasi dari KTP lama ke KTP elektronik,” imbaunya. #HEL
Comments are closed.