TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.COM- Untuk memaksimalkan bantuan anggaran yang diterima pemerintahan kampung setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Berau terus melakukan pembenahan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, Provinsi maupun APBN sebagaimana evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK).
Acara preview kebijakan pengelolaan keuangan kampung 2016 itu berlangsung di ruang rapat Kakaban lantai 2 Kantor Bupati Berau, Selasa (23/3/2016) pagi. Selain dihadiri Bupati Berau H. Muharram SPd yang sekaligus membuka acara, hadir pula Wakil Bupati H Agus Tantomo, Asisten I H Anwar, Asisten IV Ir. Suparno Kasim serta Kepala Bappeda Drs. Basri Sahrin dan dihadiri pula jajaran kepala SKPD .
Bupati dalam arahannya mengatakan, anggaran yang dikucurkan melalui pemerintah kampung, merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di setiap kampung tanpa harus dibebankan pada keuangan daerah.
Bupati berharap melalui evaluasi yang dilakukan tersebut, dapat semakin lebih baik lagi yang tujuan akhirnya adalah agar rakyat sejahtera dimana bila pemerintah kampung sukes. “Maka hal ini juga menjadi indikator kesuksesan pemerintahan pula,” ujarnya.
Sementara Kepala BPMPK H. Datu Kesuma dalam laporannya mengatakan, sampai sejauh ini pengelolaan alokasi dana kampung masih mengalami kendala, salah satunya kesiapan sumber daya manusia, yaitu aparatur kampung di dalam mengelola alokasi dana kampung yang setiap tahunnya terus meningkat.
“Meski demikian, pemerintah terus berupaya membantu mereka menyiapkan aturan-aturan, dalam rangka memudahkan setiap aparat kampung di dalam pengelolaannya,” ungkapnya.
Begitu pula di dalam pengawasan, sambung Kesuma dan pengelolaan ADK , BPMPK terus melibatkan inspektorat wilayah untuk membina dengan melakukan pemeriksaan dan audit kegiatan yang dilakukan pemerintah kampung.
Harapannya, melalui audit tersebut pengelolaan ADK akan lebih terkendali, sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah kampung tidak melenceng dari program yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaannya.
Dalam rapat tersebut Wabup H. Agus Tantomo juga memberikan pandangan kepada yang hadir yang menegaskan bahwa penyaluran ADK , merupakan semangat dari pemerintah pusat untuk memberikan otonomi kepada pemerintahan kampung yang mengucurkan dana anggaran yang sangat besar.
Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh aparatur kampung untuk terus berkreasi dalam pembangunan kampung dengan menyesuaikan skala prioritas kebutuhan masing-masing kampung.
“Oleh sebab itu kami mengingatkan kepada seluruh aparatur kampung, untuk bisa memanfaatkan dana tersebut dengan benar sesuai dengan visi pemerintah pusat membangun dari pinggiran, yang kini menjadi tujuan pemerintah kabupaten berau,” tegasnya.
Meskipun semangat dari pemerintah pusat tidak dapat dibendung, namun pada kesempatan ini aparatur pemerintah kampung harus mampu mengurangi kebocoran yang terjadi nantinya. Sehingga, tujuan dalam program pembangunan kampung dapat langsung dirasakan masyarakat. #HEL
Comments are closed.