BeritaKaltim.Co

Cari Keadilan, Kelompok Tani Curhat ke Komisi II

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Komisi II DPRD Kaltim, Senin (28/3) menerima rombongan Kelompok Tani Sumber Rezeki terkait aduan perebutan lahan dengan PT Indominco di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut kelompok tani yang diwakili Daeng Ronrong selaku perwakilan masyarakat mengatakan PT Indominco dianggap telah merebut lahan mereka yang selama bertahun-tahun dijadikan sebagai sumber mata pencaharian.

Tak hanya itu, ia menilai telah terjadi perebutan lahan yang sejak tahun 1980 sudah menjadi hak masyarakat dan 1987 ditetapkan pemerintah menjadi kawasan hutan lindung. Terlebih PT Indominco menggarap lahan tersebut sebelum izin diberikan pemerintah.

“PT Indominco telah menggarap lahan kami sejak 2007. Padahal izin dari pemerintah baru dikeluarkan sejak September 2008. Artinya, telah terjadi perampasan lahan yang mengakibatkan hak-hak kami selaku kelompok tani tergusur,” katanya.

Selanjutnya di hadapan anggota Komisi II seperti Edi Kurniawan selaku Ketua Komisi, Rusman Yakub, Muspandi serta Wakil Ketua DPRD Kaltim Dody Rondonuwu, ia kembali mengatakan masyarakat kelompok tani tidak berniat untuk meminta ganti rugi, namun hanya meminta kompensasi dari perusahan sebagai bentuk kepedulian karena telah menggarap lahan dari kelompok tani tersebut.

“Lahan yang kami miliki seluas 1.445 hektare. Saat ini telah habis digarap perusahaan tambang batu bara, namun sepeser pun kami tidak mendapat kompensasi. Tidak ada niat untuk meminta ganti rugi. Namun kami hanya meminta keadilan karena perusahaan telah merampas hak kami,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Edi Kurniawan mengatakan ke depan DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait yang terlibat disengketa lahan tersebut. Intinya DPRD ingin mencari solusi agar sengketa yang sudah lama berlalut-larut itu dapat segera selesai.

“Data-data dan informasi telah kami dapatkan dari keterangan masyarakat kelompok tani. Tentu agar masalah ini tidak panjang kami akan memanggil instansi terkait maupun pihak perusahaan untuk duduk bersama agar masalah ini dapat segera ada solusi,” ucapnya.

Hal tersebut dibenarkan Rusman Yakub. Menurut politikus PPP ini masalah sengketa lahan sering kali dihadapi DPRD Kaltim. Namun yang mejadi pertanyaan mengapa hingga saat ini juga pemerintah masih kurang bersikap adil terhadap hak-hak masyarakat dan terkesan selalu memberikan kemudahan bagi pemilik modal.

“Pada dasarnya legislatif mencoba untuk memfasilitasi permasalahan sengketa lahan tersebut. Memediasi ke semua pihak agar ditemukan jalan keluar supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” katanya. #adv/yud/gg/oke

Comments are closed.