BeritaKaltim.Co

Inventarisasi Potensi Pendapatan Daerah

SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Pansus Raperda perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu DPRD Kaltim serius mencari formulasi terbaik sebagai penyempurna penguatan materi isi raperda melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Dispenda Kaltim, Senin (28/3/2016).

Hal itu dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kaltim.

“Mari kita identifikasi bersama terkait potensi daerah produktif dan non produktif secara tertulis setiap SKPD. Inventarisasi ini untuk mempermudah mengetahui kelemahan dan kelebihan potensi daerah dalam rangka peningkatan retribusi daerah,” kata Ketua Pansus Wibowo Handoko didampingi Wakil Ketua Pansus Saefudin Zuhri.

Lebih lanjut, Kabid Retribusi Kaltim, Irwansyah terus berupaya melakukan perubahan-perubahan meningkatkan PAD dengan melihat masih banyak objek baru yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah pada sektor retribusi.

Ia menjelaskan secara detail mengenai retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dalam rapat, terdapat perubahan pada sektor jasa umum berkaitan dengan pelayanan kesehatan soal tarif. Di mana tarif tersebut mengalami ketidakwajaran tarif.

“Tercantum dalam perda menyebutkan terkait biaya sewa hanya Rp 1,5 juta, tetapi justru disewakan Rp 7 juta Gedung Disnakertrans Samarinda. Ini terjadi ketidakwajaran, sebab itu kita berupaya menetapkan penetapan tarif wajar,” tegas Irwansyah dalam rapat yang dihadiri juga oleh anggota pansus lain yakni Andhika Hasan, Muhammad Samsun, Siti Qomariah dan Eddy Surnadi Darmawan.

Lebih dalam, Irwan juga membeberkan soal retribusi tempat olahraga di Stadion Madya Sempaja yang mengalami perubahan fungsi. Juga Kaltim harus menelan pil pahit kehilangan retribusi daerah senilai Rp 300 hingga 400 juta per tahun di Hotel Atlet Kaltim. Kehilangan retribusi tersebut dilatarbelakangi perjanjian PT Bakrie Nirwana Semesta atas penghapusan sewa gedung hotel.

Kehilangan juga harus dirasakan Kaltim pada parkir potensial penyeberangan Kariangau dengan pendapatan senilai Rp 750 juta/tahun lantaran ada surat edaran dari Dirjen Perhubungan yang menyatakan tidak boleh lagi melakukan pungutan karena dianggap pungutan tersebut ilegal. Penolakan pungutan tersebut dengan alasan kendaraan-kendaraan yang berada di penyeberangan tidak parkir, hanya menunggu penyeberangan . Tetapi faktanya, kendaraan tersebut menunggu pada area lokasi parkir.

“Kita pernah melaksanakan pungutan tahun 2014 dengan penerimaan penyeberangan Rp 750 juta per tahun. Namun 2015 tidak boleh melakukan pungutan lagi,” ungkapnya. #adv/rid/gg/oke

Comments are closed.