TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.COM – Ada yang menarik dicermati dari hasil pelaksanaan pilkada langsung 9 Desember 2015 lalu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Bukan lantaran, pesta demokrasi tersebut diciderai oleh aksi anarkis yang dilakukan kelompok pasangan yang tak terima jagonya kalah. Alhasil cerita tentang anarkisme massa ini sudah berlalu dan kini telah terkubur.
Namun, yang masih menjadi buah bibir disejumlah kalangan masyarakat walaupun pelaksanaan pesta demokrasi pilkada serentak langsung ini sudah berlalu 3 bulan lebih. Tetapi rumor tentang helikopter yang telah disewa oleh Pemerintah Provinsi Kaltara untuk keperluan pemantauan pelaksanaan pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2015, yang menelan biaya Rp1,7 miliar tanpa proses lelang, masih menggelinding.
Rumor yang menyebutkan bahwa Pemprov Kaltara menyewa helikopter selama dua hari untuk digunakan memantau pilkada dari tanggal 8 hingga 9 Desember 2015. Tertuang dalam surat penetapan penyedia jasa sewa angkutan udara Nomor : 15/SAUG/PJL-BLP/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Pokja Pengadaan Jasa Lainnya. Dimana, Pemprov Kaltara menyewa helikopter tersebut melalui dana yang bersumber dari APBD-P tahun 2015. Sayangnya, penyewaan helikopter itu dilakukan penunjukkan langsung (PL) dengan HPS Rp1.763.300.000. Bukannya dilakukan melalui proses tender sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, dalam surat yang dikeluarkan pihak Sekretariat Daerah Pokja Pengadaan Jasa Lainnya juga disebutkan bahwa Pemprov Kaltara telah menunjuk PT Trans Global Aviation Service sebagai penyedia helikopter dimaksud.
“Surat tersebut kegunaannya sebagai penyedia pekerjaan sewa angkutan udara kegiatan gubernur dan wakil gubernur dan pejabat lainnya (sewa helikopter pemantauan pilkada serentak di Provinsi Kaltara) pada Biro Umum dan Humas Sekretariat Provinsi Kaltara tahun anggaran 2015,” kata sumber yang minta namanya untuk tidak ditulis dalam media ini namun sangat layak dipercaya itu.
Hal serupa diungkapkan oleh pegawai Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, yang minta identitas dirinya dirahasiakan namun layak dipercaya, mengatakan sewa helikopter oleh penyedia jasa penerbangan hanya berkisar 1.600 US Dollar per jam atau sekitar Rp21.600.000 dengan kurs dollar Rp13.500.
Olehnya itu, ketika berpatokan dengan harga tersebut maka sewa helikopter selama 2 hari atau 48 jam hanya menghabiskan biaya sekitar Rp1.036.800.000.
Dia mengatakan, sangat fantastik jika Pemprov Kaltara mengadakan paket sewa helikopter tersebut dengan harga Rp1,7 miliar. Apalagi, paket sewa ini tanpa melalui proses tender.
“Mastinya kan dilelang. Bukan justru dilakukan penunjukkan langsung kepada PT Trans Global Aviation Service,” tandas sumber ini yang lagi-lagi minta jati dirinya tidak dikorankan alasan keamanan namun layak dipercaya.
Sementara itu, ketika media ini mencoba melakukan konfirmasi ke Sekretaris Pemprov Kaltara, Drs H Badrun, M.Si, Selasa (29/3/2016) pagi, sayangnya hingga berita ini ditulis belum berhasil ditemui karena yang bersangkutan sedang dinas luar. Upaya konfirmasi terus dilakukan, namun lagi-lagi belum berhasil ditemui dan menurut stafnya beliau masih banyak kesibukan. #ism
Comments are closed.