TANJUNG REDEB BERITAKALTIM.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau ingin melepaskan ketergantungan pada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan daging sapi maupun kerbau terus dilakukan, salah satunya adalah membuat Perda tentang pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
Perda itu pun langsung mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, melalui rapat paripiurna pendangan fraksi – hraksi pengesahan Perda tersebut, Senin (28/3/2016) .
Bupati Berau, H Muharram SPd menegaskan, bahwa di Berau memang sudah seharusnya memiliki lahan yang luas untuk program pengembangan sapi dan kerbau di Bumi Batiwakkal. “Setidaknya, dibutuhkan sekitar lahan yang cukup luas untuk dijadikan tempat pembibitan hingga pembesaran sapi dan kerbau,” katanya dihadapan anggota Dewan.
Karena Bupati melihat bantuan bibit selama ini sifatnya masih sporadis. Sehingga dia berpikir alangkah baiknya kalau di Berau ini ada area sekitar 1.000 hektare yang dikelola perusda. Ini bisa menjadi penyelesai masalah penanggulangan daging di Berau, dari daerah lain.
Dijelaskan, dalam area peternakan terpadu tersebut sudah dibagi kawasan-kawasan pembibitan, pengembangbiakan hingga pembesaran. Muharram juga sudah menghitung kasar, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
“Kalau saya hitung-hitung, misalnya 1.000 ekor sapi dengan harga Rp 6 juta, cuma Rp 6 miliar saja,” jelasnya.
Jika hal tersebut terwujud, Berau bisa memenuhi kebutuhan daging yang selama ini sangat bergantung pada sapi dari daerah lain. bahkan menurut dia, kalau dikelola dengan baik, ini akan menjadi sumber hayati dan bisa mengirim sapi ke luar daerah. Jadi tidak lagi yang bergantung kepada daerah lain, justru kita nanti yang mengirim,”Ungkapnya.
Konsep peternakan terpadu tersebut, juga berjalan lurus dengan raperda yang telah disepakati menjadi perda tersebut untuk melarang pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan hewan (RPH), terutama sapi atau kerbau betina.
“ Kalau mau jujur, selama ini kita masih kecolongan, jangankan sapi betina, sapi yang hamil pun masih ada yang dipotong di luar RPH,” urainya.
Oleh sebab itu, Bupati mengimbau jangan sampai ada sapi atau kerbau yang masih produktif disembelih. Sebab menurutnya, jika hal ini teris berlangung, maka akan selamanya Berau akan mendatangkan sapi dari luar untuk memenuhi kebutuyhan masyarakat. Pungkasnya. HEL
Comments are closed.