SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfokuskan industri hilir demi menciptkan struktur ekonomi yang berkualitas. Hal tersebut menjadi tema umum pada musyawarah perencana pembangunan (Musrembang) 2017, di Convention Hall Samarinda, Senin (4/4/2016).
Ketua DPRD Kaltim Syahrun yang pada saat itu menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terkait perencanaan pembangunan di 2017 mengatakan, Musrenbang merupakan tonggak penentuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kaltim sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pandangannya, APBD Provinsi Kalimantan Timur sejak 2014 hingga saat ini telah mengalami kecenderungan penurunan kapasitas secara signifikan. Terutama pada prediksi pagu indikatif APBD tahun 2017 yang hanya diprediksi sebesar Rp 6,602 triliun. Besaran APBD tersebut merupakan angka yang terkecil dalam 7 tahun terakhir.
“Dengan prediksi APBD sebesar Rp 6,602 triliun berarti telah terjadi penurunan sebesar 32% dari perkiraan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9,749. Artinya, penurunan APBD dari tahun ke tahun jangan sampai memberikan dampak terhadap menurunnya kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan harus tetap mengacu pada target capaian pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja SKPD tahun 2017,” katanya.
Tak hanya itu ia juga menerangkan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam menyikapi penurunan pendapatan daerah, salah satunya adalah mengevaluasi serta memperhatikan secara seksama indikator kinerja program kegiatan prioritas 2017 sesuai dengan target capaian pembangunan juga mempertahankan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya aparatur yang telah tersedia.
Selanjutnya mengingat APBD Kaltim yang terus menurun di 2017 maka Pemerintah Provinsi harus memperjuangkan peningkatan penerimaan DAU maupun dana dekonsentrasi dan DAK kepada pemerintah pusat. Sehingga dapat mengurangi beban pada pos gaji PNSD dan kegiatan sektoral SKPD. Di sisi lain peningkatan PAD akan menjadi semakin penting dalam situasi penerimaan daerah dari bagi hasil SDA yang sangat berkurang seperti ini.
“Kalimantan Timur harus mampu mengubah orientasi penerimaan daerah, dengan komposisi PAD 70 persen dan dana transfer pemerintah pusat 30 %,” ucapnya.
Terakhir Haji Alung sapaan akrabnya mengharapkan prioritas pembangunan tetap fokus pada kualitas program penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. DPRD juga menginginkan jika hasil Musrenbang akan dibawa dan dipaparkan pada Musrenbang Nasional sehingga diharapkan sinkronisasi yang akan memperkuat koordinasi dan sineri kebijakan pemerintah demi terwujudnya pembangunan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. #adv/yud/oke
Comments are closed.