NUNUKAN, BERITAKALTIM.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menuding Menko PMK Puan Maharani gagal terkait program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan yang diresmikan pada tanggal 16 Februari lalu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Roby Nahak Serang mengatakan, program poros perbatasan merupakan program gagal karena minimnya jumlah pemulangan TKI deportasi dari Malaysia yang mengikuti program poros perbatasan ke daerah asal mereka. Bahkan program tersebut dituding hanya meninggalkan problem sosial di Nunukan.
“Yang datang dua ratus yang pulang cuma lima. Semua lewat jalur semut, jalur tikus kembali ke Malaysia secara ilegal. Mulai Puan Maharani datang ke sini perlu Saya pertanyakan, itu botek (bohong – red). Menurut kaca mata Saya itu tidak betul, semua tidak beres,” ujarnya, Kamis (07/04/2016).
Roby menambahkan, seharusnya TKI ilegal yang dideportasi Pemerintah Malaysia dipulangkan langsung ke daerah asal mereka, bukannya ditampung selama lima hari kemudian dilepaskan begitu saja seperti program yang berjalan sekarang. Sehingga kebanyakan TKI ilegal kembali ke Malaysia melalaui jalur tikus.
“Seharusnya ditampung untuk dipulangkan ke daerah asal mereka. Seperti di Batam. Bukan ditampung selama lima hari kemudian dilepaskan begitu saja. Saya mendata semua TKI kembali ke Malaysia melalui jalur semut, jalur tikus secara ilegal,” imbuh Roby.
Akibat tidak tuntasnya program poros perbatasan tersebut membuat kerawanan sosial di Kabupaten Nunukan bahkan semakin meningkat karena bakyak TKI deportan yang mengikuti Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan di Kabupaten Nunukan tidak dipulangkan.
“Kabupaten ini hanya dapat limbah tidak baik saja. Setiap minggu ada 200 orang, ada yang aids, pencuri ada, semua ada. Dari 200 hanya 5 saja yang pulang, selebihnya dilepas. Akhirnya apa, menjadi kerawanan,” sergahnya. #dhim
Comments are closed.