Sebelumnya kepada sejumlah wartawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan Roby Nahak Serang mengaku menarik sejumlah personilnya yang ikut menjaga keamanan di penampungan sementara TKI yang diseportasi dari Malaysia dalam program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan karena program poros perbatasan merupakan program yang tidak jelas. Bahkan Roby mengaku Menko PMK Puan Maharani bohong soal program tersebut.
Trending
- Awak Redaksi Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi Busuk
- Gedung Perkantoran Pondok Pesantren Nabil Husien Kebakaran, Kerugian Capai Rp 1 Miliar
- Balikpapan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor
- Personel Satlantas Gagalkan Perempuan Muda Loncat dari Jembatan Ubrug
- KPK tahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
- Polri temukan jenazah awak media yang hilang dalam insiden speedboat
- Kapolres Purwakarta sebut sempat kesulitan evakuasi korban kecelakaan
- Polda Jabar sebut 19 kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Cipularang
- Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kapolda: 17 kendaraan terlibat dan 1 tewas
- Kejati Kaltim geledah kantor pemerintah untuk cari bukti korupsi
DPC PDIP Nunukan Akan Kasuskan Kasat Pol PP Menuduh Puan Maharani “Botek”
NUNUKAN, BERITAKALTIM.COM – DPC PDIP Kabupaten Nunukan mengaku akan melaporkan Kasat Pol PP Nunukan Roby Nahak Serang ke Polisi terkait tudingannya menyebut Puan Maharani “botek” (bahasa daerah Nunukan yang artinya bohong) terkait program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan.
Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengatakan, tudingan Roby Nahak Serang tidak berdasar, karena program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan saat ini masih berjalan meskipun mengalami banyak kendala.
“Besok kita akan laporkan Kasat Pol PP Nunukan kepada Polisi terkait statemennya di media bahwa Puan Maharani bohong tentang Program Poros Perbatasanm. Kita sendiri yang sidak ke sana. Program ini ada dan masih berjalan meski banyak kendala. Tidak betul kalau di katakan Puan Maharani bohong terkait hal itu,” ujarnya, Senin (11/04/2016).
Niko Hartono mengaku terhadap pernayataan Kasat Pol PP Nunukan tersebut akan menempuh dua jalur. Pertama melalui lembaga Komisi III DPRD Nunukan, Niko Hartono mengaku akan mengambil langkah dengan melaporkan Roby Nahak Serang kepada Bupati Nunukan.
Menurutnya, Bupati Nunukan harus menindak tegas pegawai setingkat kepala dinas yang berani menuduh menko Puan Maharani sebagai pembohong. Sementara langkah kedua melalui DPC PDIP Kabupaten Nunukan akan mengambil langkah hukum terkait tudingan Roby Nahak Serang.
“Kita minta bupati menindak tegas terkait etika Kasat Pol PP. Dari DPC kita akan mengambil langkah hukum,” imbuh Niko Hartono.
Menurutnya, Program Poros Perbatasan merupakan program gagal karena TKI deportan yang mengikuti Program Poros Perbatasan lebih banyak yang kembali masuk ke Malaysia secara ilegal.
“Saya sendiri mendata mereka yang masuk, kemarin masuk 200 an orang ternyata lebih banyak yang kembali ke Negara Malaysia melalui jalur tikus. Yang dikembalikan ke daerah asal hanya lima. Saya pikir ini program yang gak jelas,” ujarnya. #dhim
Prev Post
Comments are closed.