TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.COM – Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terutama premium dan solar, disambut gembira masyarakat di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Harapannya, dengan adanya penurunan harga tersebut, harga premium ditingkat pengecer ikut turun. Sehingga beban masyarakat terhadap BBM, bisa berkurang.
Bahkan, ketika pemerintah dikali kedua kembali menurunkan harga BBM subsidi tersebut, harapan warga pun kian menjadi. Ibarat luka lama yang sudah klimaks bisa sembuh kembali. Artinya, harga premium ditingkat eceran ini sidah benar-benar bisa turun dari harga Rp10.000 per botol.
Tapi faktanya tidak demikian. Kendati harga BBM sudah dua kali diturunkan pemerintah pusat, namun harga BBM ditingkat eceran tetap selangit. Celakanya, BBM yang beredar di tingkat eceran ini adalah BBM yang nota bene BBM subsidi pemerintah. Pasalnya, para pengecer telah memperoleh BBM tersebeut dari SPBU Tanjung Selor yang ada di Jalan Katamso.
Menjamurnya penjual premium botolan memang telah lama menjadi sorotan publik. Sebab, sejak penjual premium botolan ini marak, praktis masyarakat umum sulit memperoleh premium subsidi dari SPBU. Sedangkan SPBU di Tanjung Selor ini, baru satu buah.
Lantas, apa langkah aparat hukum menyikapi maraknya pedagang premium botolan yang nota bene premium didapat itu adalah premium subsdidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat umum dengan harga yang wajar?.
Polres Bulungan dibawa pimpinan AKBP Ahmad Sulaiman pun mulai mengambil tindakan tegas dengan menertibkan pengetap BBM di SPBU. Bahkan, sudah ada beberapa oknum warga yang tertangkap akibat melansir BBM dari SPBU untuk dijual ke pengecer.
Sayangnya, tindakan tegas aparat kepolisian setempat terhadap penertiban pelansir BBM di SPBU Tanjung Selor ini, terkesan hanya gertak sambal. Buktinya, sejauh ini praktek ilegal itu masih saja berlangsung. Bahkan, antrian di SPBU Tanjung Selor ini masih saja terjadi.
Baik anggota DPRD Bulungan maupun pemerhati masyarakat, berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan harus berani bertindak tegas dalam menertibkan praktek pelansir BBM tersebut. Sebab tindakan yang demikian itu telah merugikan negara karena menyalahgunakan BBM subsidi.
“Bila perlu, pedagang eceran ditertibkan. Karena ini biang kerok penyebab terjadinya kelangkaan BBM subsidi terutama premium dan solar,” kata Darius, SE (pengamat sosial kemasyarakatan Kaltara) kepada media ini, Senin (2/4/2016). #Nay/Ism
Comments are closed.