SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kaltim sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Hal ini memaksa pemerintah harus memikirkan solusi secepatnya. Ditambah menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu indikator terjadinya PHK. DBH yang turun secara otomatis memicu penurunan produktifitas dan cederung membawa pada konsekuensi pengurangan karyawan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan, mengatakan penekanan solusi penanganan gelombang PHK dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. “Solusi terbaik mengatasi peningkatan PHK di Kaltim yaitu dengan mendorong investasi terutama industri hilirisasi,” ucapnya.
Menurut Politis PDI-P ini, program hilirisasi penting karena bertujuan untuk menambah nilai tambah komoditas ekspor. Meski terhalang dengan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan sumber pendanaan yang juga besar, Edy berpendapat hambatan itu bisa diatasi, misalnya dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar.
“Kita sadar betul bahwa semakin kita bergerak ke arah hilir, itu nuansa ipteknya sangat tinggi, nilai investasinya juga semakin besar. Kita perlu investor untuk membantu penanganan hilirisasi, hal ini juga bisa menambah PAD tentunya,” bebernya.
Ia juga menekankan program hilirisasi itu harus tetap berjalan dengan fokus pada komoditas yang dikuasai Indonesia, seperti karet maupun minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Pasalnya, menurut Edy, komoditas industri agro Indonesia, seperti CPO atau karet merupakan salah satu sumber daya yang potensial di Kaltim. “Fokus pada komoditas yang kita kuasai. Tentu sawit bisa jadi contoh, ditambah dengan komuditas yang lain seperti karet,” katanya.
Hal ini membuat Edy optimistis, dengan pengembang industri hilirisasi di Kaltim dapat menekan angka PHK di Kaltim yang telah mencapai puluhan ribu orang. #adv/akb/gg
Comments are closed.