TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Sejumlah wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Hari Kebebasan Pers tahun 2017. Hal itu bertujuan, agar masyarakat terutama bagi kalangan pejabat dapat memahami keberadaan wartawan yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui karyanya.
Pasalnya, di era kebebasan pers dewasa ini masih banyak masyarakat maupun pejabat publik yang tidak paham terhadap tugas-tugas wartawan. Sehingga tidak jarang pejabat maupun sebagian masyarakat menilai profesi pers adalah profesi hina bahkan dicap sebagai peminta-peminta.
Lihat saja di Kabupaten Bulungan, Kaltara misalnya, tidak sedikit pejabat setingkat kepala dinas/kepala badan alergi dengan wartawan sehingga selalu menghindar dari wartawan. Padahal di era demokrasi saat ini pejabat tidak harus menghindari wartawan. Keberadaan wartawan untuk menemui mereka tidak lain hanya semata-mata ingin konfirmasi sebuah berita. Celakanya lagi, tidak sedikit pejabat yang kerap menyalahkan pers manakala pers membuat sebuah berita yang dinilai tak berimbang.
Hal itu diungkapkan oleh pengurus Jaringan Jurnalis Indonesia Kaltara, menyikapinya terkait akan dipusatkannya Hari Kebebasan Pers di Indonesia pada tahun 2017 nanti.
Nah, melalui Hari Kebebasan Pers yang akan dipusatkan di Indonesia, paling tidak hal ini bisa dijadikan momentum baik oleh sebagian masyarakat dan pejabat yang khususnya di Bulungan untuk memahami keberadaan pers yang sesungguhnya. Bukan malah sebaliknya, pers justru dipandang sebelah mata dan sebagai pengemis saja.
Peranan pers begitu penting di tengah masyarakat. Apalagi sejauh ini yang masih dipercaya oleh masyarakat adalah pers dalam menyampaikan informasi. Olehnya itu, sangatlah keliru apabila pejabat justru menjauhi pekerja media. Karena tanpaa mediam mustahil informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada publik bisa sampai jika tidak melalui pers.
Salah satu pejabat yang nota bene menilai pekerja media tak ubahnya sebagai pengemis ialah Kepala Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Bulungan dan mantan anggota KPU Kota Tarakan. Hal itu terbukti ketika seorang wartawan bertamu ke tempat kerjanya, tiba-tiba kepala BLHD tersebut langsung mengeluarkan uang kertas untuk si wartawan tersebut. Padahal tujuan untuk menemui kepala dinas, untuk konfirmasi terkait dugaan pencemaran lingkungan.
Hal serupa dengan mantan anggota KPU Tarakan ini, juga kerap melecehkan profesi pers yang biasa mangkal di kantor-kantor. Bahkan tanpa melihat lebih dahulu tugas pers itu sendiri, justru malah langsung menuding dengan macam-macam mencari makan segala. Hal-haal yang seperti ini menurut narasumber ahli Dewan Pers Indonesia Dr Satrio Arismunandar, adalah pemahaman yang keliru.
Pejabat tidak perlu sinis melihat perilaku pekerja media yang biasa nongkrong di depan pintu menunggu narasumber. Wartawan yang biasa mencegat atau nongkrong di pintu narasumber adalah sebuah strategi untuk mendapat momen wawancara kepada si narasumber. Sehingga pejabat yang tidak senang gaya wartawan yang demikian, tidak perlu komentar.
“Kalau tidak suka dengan wartawan diam aja. Jangan komentar macam-macam. Tapi kalau ada tulisan wartawan yang tidak imbang, jyga jangan marah-marah. Salah siapa tidak mau bermitra dengan wartawan,” kata Satrio. #Ism
Comments are closed.