BeritaKaltim.Co

Paripurna Penyampaian LKPj Gubernur

SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Ketua DPRD Kaltim, HM menegaskan penyampaian LKPj Gubernur Kaltim terhadap pelaksanaan APBD tahun 2015, tidak saja dimaknai sebagai kewajiban hukum, tetapi juga mengandung informasi, capaian kinerja pembangunan selama setahun lalu. “Capaian-capaian pembangunan, dalam sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak hanya ditentukan oleh peran eksekutif di daerah. Tetapi juga oleh peran strategis dari DPRD, termasuk seluruh komponen masyarakat Kaltim,” sebutnya dalam Paripurna ke-12 dengan agenda pengesahan revisi jadwal kegiatan DPRD Kaltim masa persidangan II tahun 2016 dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 serta penyerahan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2015, di gedung utama DPRD Kaltim, Rabu (11/5/2016).

Laporan yang disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, kata Syahrun akan menjadi evaluasi pembangunan Kaltim ke depan. “Dalam LKPj gubernur, yang menjadi kekurangan akan kita evaluasi dan harus perbaiki bersama. Sementara apa yang sudah bagus kita pertahankan dan ditingkatkan,” ucapnya saat memimpin sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf dan Dody Rundonuwo.

Sementara, Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyampaikan, tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, dan bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Perekonomian Kaltim pada tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan hingga -1,46 persen lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 sebesar 1,38 persen sebut dia dalam penyampaian laporan

Pada sektor perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim tahun 2014 sebesar Rp 519,85 triliun sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 490,87 triliun. “Rendahnya pertumbuhan ekonomi kita tahun ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan beberapa sektor seperti pertambangan batu bara, tanaman pangan, tanaman hortikultura, konstruksi dan jasa perusahaan,” beber Awang.

Lanjut dia, berbeda dengan peran sektor pertambangan dan penggalian yang terus menurun selama tiga tahun terakhir, sebaliknya industri pengolahan non migas mengalami peningkatan pertumbuhan dari 1,55 persen di tahun 2014 menjadi 4,93 persen di tahun 2015.

“Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Kaltim tahun 2015 mencapai 6,23 persen lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 6,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 mencapai 7,50 persen menurun dibanding tahun 2014 sebesar 7,54 persen,” terang Awang.

Usai penyampaian laporan, selanjutnya, DPRD Kaltim akan membentuk pansus yang ditugaskan untuk melakukan croscek LKPj yang telah disampaikan Gubernur Kaltim. Selain itu, dewan juga tengah menunggu hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, sebelum penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi atas LKPj gubernur. #adv/akb/rid/gg

Comments are closed.