NUNUKAN, BERITAKALTIM.COM – Ongkos ke kota kabupaten mahal, ribuan siswa SD dan SMP penerima Kartu Indonesia Pintar KIP di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara kesulitan melakukan pencairan dana pendidikan KIP dari pemerintah.
Di Kecamatan Lumbis Ogong, orang tua siswa harus mencarter perahu ketinting hingga 7 juta rupiah untuk menuju kota kabupaten karena tidak adanya bank yang ditunjuk pemerintah di kecamatan perbatasan tersebut. Moda tranasportasi satu-satunya menuju Kota Nunukan adalah melalui sungai.
“Dapat 5 juta, dapat 10 juta yang Tao Lumbis tadi carter saja sudah 7 juta untuk turun ke Lumbis, belum ke Nunukannya. Di Nunukan tidak satu dua hari,“ ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Sapto Hari Samporna, Rabu (11/05/2016).
Untuk pencairan dana pendidilkan KIP, para siswa yang berada di wilayah terpencil harus menuju kota kabupaten karena bank yang ditunjuk sebagai tempat pencairan dana pendidikan KIP hanya ada di kota Kabupaten dan beberapa kecamatan.
Pencairan KIP di Kecamatan Sebatik Barat bahkan dilakukan pembatasan jumlah siswa yang akan mengambil KIP karena minimnya SDM dan ketersediaan uang cash di kantor pembantu bank pencairan KIP. Para siswa dibatasi hanya 10 siswa yang bisa mengambil KIP dalam satu hari.
”Dibatasi 10 siswa karena di sini cuma kantor pembantu uangnya terbatas dan petugasnya juga terbatas,” ujar salah satu guru SD di Sebatik Muzaini.
Jumlah siswa SD dan SMP yang menerima dana pendidikan KIP di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 7.352 siswa. Namun hingga bulan Mei masih 40 persen siswa yang belum melakukan pencairan dana pendidikan KIP.
Besaran dana KIP juga dijelaskan bervariasi, untuk SD disediakan anggaran sebesar Rp450.000 untuk kelas I sampai V, sedangkan untuk kelas VI dialokasikan sebesar Rp225.000 per siswa yang semuanya dicairkan persemester di BRI. Sedangkan untuk SMP diberi jatah Rp750.000 untuk kelas VII dan VIII dan Rp375.000 untuk kelas IX, sedangkan SMA dialokasikan dana senilai Rp1 juta untuk kelas X dan XI dan Rp500.000 untuk kelas XII.
Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mengaku telah menyampaikan kesulitan para siswa di wilayah perbatasan untuk pencairan dana KIP. Mereka berharap pemerintah memberikan pengecualian kepada siswa di wilayah perbatasan terkait syarat pencairan secara kolektif. Selama ini persyaratan pencairan secara kolektif dirasakan berbelit.
”Kesulitannya yang SD harus mengambil sendiri untuk buka rekening. Pastinya harus didampingi orang tua, ongkosnya jadi dua kali. Sementara kalau kolektif dititip guru, ongkos carternya kan sudah mahal. Orang tua siswa akhirnya pasrah, bahkan sampai ada ucapan makanlah itu KIP,” ujar Sapto. #dhim
Comments are closed.