TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- Kampung adalah satuan pemerintah terendah dalam daerah kabupaten, maka pengaturan kelembagaan kampung menjadi sangat penting. Pengaturan tidak tepat akan berakibat pada labilnya basis sosial budaya pemerintah daerah.
Begitu juga dengan pola pemberdayaan masyarakat kampung, tidak lagi bersifat petunjuk dan pengendalian dari atas namun ditumbuhkan dari bawah atas prakarsa sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten.
Dalam memantapkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Rapat Koordinasi Orientasi Penguatan Tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) ini dilaksanakan di Balai Mufakat.
Bupati Berau, H Muharram SPd yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pada dasarnya keberhasilan dalam menyelenggarakan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh dukungan sumber daya yang dimiliki, akan tetapi dukungan yang dimulai dari bawah melalui pemerintahan kampung.
Selain itu, Muharram mengatakan bahwa sebagai aparatur kampung, saat ini terus dituntut untuk memunculkan prakarsa – prakarsa dari kampung.
“Dalam hal ini, konsep-konsep baru yang akan dimunculkan itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pemerintah daerah juga akan siap memfasilitasinya. Kami akan terus memberikan dukungan,” tegasnya.
Melalui kegiatan Orientasi Penguatan Tugas Pemberdayaan dan Pemerintah Kampung ini Bupati Muharram berharap kepada semua dapat meningkatkan integritas sebagai kepala kampung yang memilki komitmen kuat dalam upaya bersama memajukan kampung masing-masing.
Kegiatan seperti ini juga dapat menjadi sumber peningkatan kapasitas, wawasan dan integritas dari para kepala kampung yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di kampung serta untuk meningkatkan peran kepala kampung salah satunya dengan memperpendek birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Muharram menyampaikan juga dengan kegiatan ini harapan besar yaitu terjadi peningkatan kemampuan kepala dalam pengelolaan administrasi pemerintahan kampung sehingga dapat berjalan baik.
“Apalagi saat ini setiap kampung mendapatkan alokasi dana kampung yang nilainya tidak sedikit, yakni rata-rata sekitar Rp3 miliyar setiap kampung. Harus ada pengelolaan yang baik dalam administrasi dan aplikasinya di lapangan,” tegasnya.
Dalam hal ini peran kecamatan dan BPMPK menjadi fungsi pengawasan dan pengontrolan yang berkelanjutan agar tidak terjadi korupsi dan penyelewengan dana ADK yang nilainya sangat besar.
“Karena itu kami mengingatkan kembali, agar lebih berhati – hati melakukan pengelolaan ADK ini, dan jangan sampai ada yang tersangkum hukum terhadap masalah pengelolaan ADK ini,” harapnya.#MAR
Comments are closed.