BeritaKaltim.Co

Kaltim Perlu Terapkan Sistem Akrual

SURABAYA. Dalam rangka sharing terkait peningkatan sumber pendapatan daerah kala menurunnya anggaran daerah, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (16/5/2016).

Dari pertemuan tersebut timbul dorongan agar Pemprov Kaltim menerapkan sistem Akrual.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan, mengatakan adapun kelebihan dari sistem akuntansi berbasis akrual adalah selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi dari pada akuntansi berbasis kas.

Guna memaksimalkan itu maka pergunakan sistem yang berbasis online dengan didukung sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang tersebar disejumlah tempat dan daerah sehingga capaian pendapatan mampu dilihat dalam kurun waktu kedepan.

“Sistem ini sudah tiga tahun diterapkan di Jatim.Dengan itu pihak Dispenda mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan maksimal. Jadi UPTD tersebar seluruh daerah, dengan dipantau secara rutin langsung oleh Dispenda dan dengan sistem online sehingga mampu mencegah kebocoran,”tutur Edy Kurniawan didampingi Anggota Komisi II lainnya.

Ditambahkannya, seperti halnya Kaltim, Dana Bagi Hasil (DBH) Jatim juga mengalami penurunan. Kendati demikian, penurunan ini dikarenakan mereka memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan sejenisnya.

Ini dibuktikan dari Rp 23 triliun APBD Jatim 2016, Rp 12 triliunnya berasal dari pajak PKB, PBBNKB dan sejenisnya. Peningkatan yang cukup signifikan ini berdasarkan pada penerapan sistem akrual dan berbasis online.

“Anggaran untuk SKPD Dispenda memang banya Rp 600 miliar yang penggunaan sebagian besarnya untuk listrik dan jaringan internet. Akan tetapi dengan itu mampu memberikan pendapatan yang maksimal karena juga didukung kerja keras dari pegawainya yang tidak diberikan tambahan penghasilan diluar gaji kecuali intensif yang berdasarkan kinerja,”ungkap Edy.
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan setidaknya ada beberapa hal yang wajib untuk diterapkan oleh Kaltim jika ingin menyelamatkan dan memaksimalkan pendapatan daerah saat semakin lesunya perekonomian daerah.

Diantaranya, bagaimana mengoptimalkan kinerja pegawai Dispenda selain dengan melakukan revolusi mental juga harus perlu dibentuk gugus yang bertugas secara intensif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi daerah-daerah terkait pelaksanaan pajak.

Selain itu memang sistem online juga merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan pada era tegnologi saat sekarang sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya sebagaimana yang telah diterapkan disejumlah daerah.

“Selain itu tugas dari gugus ataupun kelompok tersebut adalah dengan melakukan pendekatan melalui tempat ibadah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya, guna memberikan pemahaman dan pentingnya membayar pajak demi kesejahteraan bersama,”pungkas Ali.#adv/bar/gg

Comments are closed.