Defisit Anggaran, Ketua Komisi III DPRD Nunukan Pertanyakan Kinerja Dinas Pendapatan

NUNUKAN, BERITAKALTIM.COM – Ketua Komisi II DPRD Nunukan Muhammad Nasir meminta pemerintah daerah tidak menyamaratakan pemotongan 10 persen anggaran di setiap SKPD dalam mengatasai dampak defisit anggaran hingga 200 milyar rupiah. Politisi PKS ini meminta pemerintah daerah selektif terhadap besaran pemotongan anggaran di SKPD. Pemerintah seharusnya melakukan pemotongan lebih besar dari SKPD yang mendapat alokasi yang besar.

“Anggaran Dinas Perikanan dari alokasi anggaran APBD itu hanya 8 milyar. 4 milyar belanja pegawainya, bantuan kepada nelayan, petani rumput laut dan sebagainya itu hanya 750 juta dari 8 milyar tadi. Kalu ini dipotong-potong lagi apa ndak ada program yang jalan,” ujar M Nasir.

M Nasir menambahkan, defisit anggaran APBD Nunukan tahun 2016 harusnya menjadi tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan daerah seharusnya lebih jeli dengan menggarap potensi daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.

“Karena dinas pendapatan sudah berdiri sendiri, harapan kita PAD yang kita dapatkan harusnya lebih besar dari tahun kemarin. Kalau kemarin pendapatan daerah 80 milyar seharusnya lebih, sekarang targetnya hanya 40 milyar. Kita lihat di Berau kemarin satu perusahaan bisa memberikan dampak PAD dari SP3 sebesar 80 milyar. Artinya harus ada terobosan,” imbuh M Nasir.

Meski masih menjadi kontroversi terhadap SP3, menurut M Nasir masih dimungkinkan mendapatkan PAD dari hal tersebut. Pemerintah menang tidak hanya mengelola SP3 tetapi seharusnya pemerintah daerah juga mampu memberikan kepastian kepada perusahaan yang telah mengeluarkan SP3.

“Pemerintah daerah juga harus bisa memberikan kepastian hukum kepada perusahaan seperti jaminan keamanan seiring dengan seringnya konflik lahan,” kata M Nasir.

Pengelolaan CSR menurut M Nasir juga bisa dijadikan alternative untuk mengatasi defisit anggaran yang dihadapi Pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mensinergikan program CSR dengan program pemerintah.

“Mereka melaksanakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah ada 100 item baik dari reses maupun dari musrenbang, kemudian dari uang APBD kita hanya mampu mengcover 700 kegiatan. Yang 300 ini yang kita sampaikan kepada perusahaan. Kalau kemarin mereka melaksankaan sendiri, jadi mereka cenderung melakukan kegiatan yang belum direncanakan,” ujar M nasir. #dhim