SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam pemandangan umum (PU) terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Daerah LKPj dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 menyoroti sejumlah persoalan pembangunan yang dianggap masih belum sesuai target.
Juru bicara Fraksi PKB, Jahidin menyampaikan, pemerintah jangan cepat puas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Indikator kinerja pembangunan perlu peningkatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan program pembangunan yang lain.
“Salah satu contoh, Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang sampai saat ini masih menyisakan permasalahan yang rumit. Juga pengembangan 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah yang masih tanda tanya, dan permasalahan klasik yang belum terpecahkan yaitu masalah listrik di berbagai daerah khususnya daerah Kutai Timur, serta pelayanan publik lainnya,” ucap Jahidin dalam penyampaian pandangan umum Fraksi PKB.
Selain itu, kata Jahidin, pemerintah telah menetapkan indikator dan target yang harus dicapai tiap-tiap misi yang tertuang dalam RPJMD Kaltim 2013 – 2018, seperti meningkatnya indeks pembangunan manusia pada tingkat 78,00 persen, meningkatnya angka melek huruf menjadi 99,50 persen, meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun, meningkatnya angka harapan hidup menjadi 73 tahun, dan meningkatnya pendapatan perkapita.
“Fraksi PKB beranggapan misi pertama ini hanya angka-angka yang mudah diubah setiap saat. Terkadang inkonsistensi pemerintah daerah yang mempengaruhi indikator-indikator tersebut. Oleh karena itu Fraksi PKB mengajak untuk lebih serius dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan,” beber Wakil Ketua Fraksi PKB ini.
Disampaikannya pula bahwa selain memberikan kritik, Fraksi PKB juga memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, selain indikator tingkat kepuasan masyarakat untuk mengukur kinerja pembangunan infrastruktur dasar, perlu menambah indikator kinerja pembangunan infrastruktur yang lebih lengkap pada masing-masing kelompok fungsi infrastruktur.
“Ada indikator kinerja kegiatan (output), kinerja program pembangunan infrastruktur (outcome), dan kinerja pembangunan daerah (indikator makro, impact) yang menjadi indikator dampak atas kinerja keseluruhan pembangunan infrastruktur,” terang Jahidin.
Terakhir dalam penyampaian sambutannya, Fraksi PKB sepakat memberikan peringatan kepada pemerintah daerah untuk taat aturan dalam pembuatan LKPj. “Jangan sekali-kali membuat LKPj sebelum audit BPK disampaikan. Harapan Fraksi PKB agar jangan terulang tahun depan,” tutup Jahidin. (adv/akb/oke)
Comments are closed.