SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Jafar Haruna mendukung penuh laporan yang sampaikan Gubernur Kaltim, karena sesuai dengan pasal 71 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun menurutnya Partai Demokrat menekankan, pertanggungjawaban harus mengandung informasi yang valid, akurat dan akuntabel.
Fraksi Demokrat mengusulkan Bappeda mempresentasikan isi LKPj.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Kalimantan Timur dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2015 dan Raperda Pertanggungjawaban PAPBD 2015 pada,Kamis (9/6), di Gedung Utama DPRD Kaltim.
“Kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan harus mendukung program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018. Karena program tersebut merupakan program yang diprioritaskan daerah,” katanya.
Selanjutnya ia mengatakan beberapa hasil pembangunan perlu pengujian. Salah satunya adalah adanya penurunan produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Kaltim pada 2014 tercatat sebesar Rp519,85 triliun, dan di tahun 2015 Rp 490,87 triliun yang disebabkan oleh penurunan beberapa sektor andalan Provinsi Kaltim.
Namun peningkatan justru ada pada angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada 2013 IPM Kaltim sebesar 72,62 persen meningkat menjadi 73,21 persen di 2014. Kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 73,82 persen di 2015 dan hingga saat ini Kaltim berada pada peringkat 3 Nasional.
Anggota Komisi I tersebut juga menambahkan Fraksi Demokrat belum melihat di dalam LKPj terdapat penggalian uraian pendapatan asli daerah dari badan usaha milik daerah atau perusda yang rinci dan jelas. Untuk itu fraksi mengusulkan agar anggota pansus LKPj perlu turun untuk melakukan uji petik dan kunjungan lapangan di tempat-tempat dimana kegiatan usaha perusda dilaksanakan.
“Pansus harus turun langsung ke lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat, terutama di tempat seperti gedung, pasar, sekolah, gedung olahraga yang lahannya milik pemerintah provinsi. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi nyata sejauh mana kualitas pelayanan, prosesnya hingga kepuasan masyarakat,” ucapnya.
Terakhir Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah agar menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD. Kepada pansus LKPj diusulkan untuk dapat meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mempresentasikan kepada pansus isi dari dokumen LKPj tahun anggaran 2015. #adv/yud/oke
Comments are closed.