NUNUKAN,BERITAKALTIM.com – Hampir bergantung sepenuhnya kepada negara Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, warga dari suku Dayak yang menjadi mayoritas di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mendesak dimekarkan.
Ketua Adat Besar Dayak Darat Rining Liang mengatakan, hampir 99 persen warga Krayan harus bergantung kepada Malaysia karena sulitnya moda transportasi dari wilayah Indonesia ke wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tersebut.
“Semua kebutuhan pokok kita bergantung kepada Malaysia. Kita berharap ada percepatan pembangunan,” ujarnya, Selasa (13/07/2016).
Ketua presidium pemekaran Krayan Tomy Harun mengaku semua elemen masyarakat dari desa telah menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Krayan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik. Selain dukungan dari 5 kepala adat dan 1 dewan adat di wilayah Krayan, dukungan pemekaran juga datang dari DPR RI Komisi 2 yang sempat melakukan kunjungan langsung ke wilayah perbatasan tersebut.
“Komisi 2 sendiri bahkan mengatakan tidak usah bapak ke Jakarta, kami yang akan urus di Jakarta. Ini dukungan langsung dari anggota DPR RI yang sempat berkunjung ke Krayan bulan Maret lalu,” ujar Tomy Harun.
Antusiasme warga terhadap pemekaran Krayan bahkan direalisasikan dalam bentuk hibah tanah seluas 200 hektar dari 500 hektar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan kantor ibukota kabupaten. Bahkan di pertengahan bulan Juli, Presidium pemekaran Krayan bekerja sama dengan Universitas Indonesia akan melakukan kajian kelayakan pemekaran Krayan.
Wilayah pemekaran Krayan sendiri meliputi 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan Induk, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan tengah, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur.
”Bulan ini tim kajian dari UI akan melaksanakan kajian hingga 3 bulan kedepan. Hasil dari Kajian ini nantinya akan kita seminarkan pada bulan September mendatang,” imbuh Tomy Harun.
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku mendukung upaya pemekaran di wialayah perbatasan Krayan. Menurutnya Krayan sudah layak mendapat penanganan khusus. Bahkan upaya pemekaran Krayan sudah disampaikan oleh Laura Hafid sewaktu melakukan Road Show ke beberapa Kementerian beberapa waktu lalu.
”Kita susah sampaikan ke Dirjen Otonomi daerah terkait pemekaran Krayan. Dan menurut saya Krayan sudah waktunya mendapat penanganan khusus,” ujarnya sewaktu menerima rombongan Presidium. #dhim
Comments are closed.