NUNUKAN,BERITAKALTIM.com – Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan membantah terkait pemotongan upah lembur petugas kebersihan yang heboh di media sosial beberapa hari terakhir.
Isu pemotongan gaji itu muncul terkait adanya kebijakan rasionalisasi keuangan Pemda Nunukan, sebagai salah satu solusi defisit anggaran yang terjadi tahun ini.
Kepala DKPPK Kabupaten Nunukan Andi Ahmad mengataan, rasionalisasi untuk setiap SKPD tidak berpengaruh pada sistem penggajian dan mengurangi upah tenaga Honorer.
“Rasionalisasi tidak mempengaruhi upah, ada standarisasi, tidak ada pengurangan pegawai, jadi tidak ada itu namanya pemotongan gaji dan uang lembur tenaga pengangut sampah,”ujarnya, Selasa (26/07/2016).
Andi Ahmad mengaku tidak etis jika rasionalisasi mengaibatkan adanya pemotongan uang lembur para petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah. Setiap minggu petugas kebersihan mendapat jatah lembur 3 jam dengan upah Rp20.000 perjam. Sehingga dalam sebulan petugas kebersihan bisa mengumpulkan uang 240.000 rupiah dari lembur hari minggu, karena sampah harus tetap diangkut meskipun hari libur.
“Kami punya nurani, kalau uang kecil begitu masih kita potong, itu tidak manusiawi, kita jamin tidak ada itu namanya pemotongan upah. Pengurangan pegawai juga tidak akan ada. Apalagi resiko mereka tinggi karena bersentuhan langsung dengan sampah. Kita jamin tidak ada pemotongan uang lembur petugas kebersihan,” imbuhnya.
Terkait tidak terbayarnya uang lembur petugas kebersihan akhir-akhir ini, menurut Andi Alkhmad dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi menjelang Idul Fitri, sehingga pembayaran upah lembur ditunda.
“Upah lembur dicancel karena menjelang Idul Fitri kemarin jatah plot anggaran gaji ternyata tak cukup untuk dibayarkan seluruhnya, sehingga terjadi terlambat bayar. Ini diartikan sebagai pemotongan upah lembur. Itu kan uang lembur dijatah ke kami, setelah diamprah ternyata tidak cukup, jadi di triwulan keempat nanti bakal dilunasi semuanya, cuma penundaan, bukan dipotong,”kata Andi Ahmad.
DPPK Kabupaten Nunukan memiliki karyawan sejumlah 1000 orang. Dibutuhkan anggaran kira kira Rp18 Miliar untuk menggaji pegawai. Anggaran untuk DKPPK tahun 2016 seitar Rp.50 miliar. #dhim
Comments are closed.