NUNUKAN,BERITAKALTIM.COM – Sebanyak 24 desa di wilayah outstanding boundary problem (OBP) Kecamatan Lumbis Ogong mendapat penawaran pemasangan jaringan listrik oleh Pemerintah Malaysia.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi mengatakan, sampai saat ini yang ada baru penawaran untuk pemasangan listrik dari negara Malaysia, tapi belum ada realisasai penyambungan listrik.
”Baru penawaran dari negara Malaysia untuk pemasangan 24 desa sekitar wilayah OBP,” ujarnya, Rabu (27/07/2016).
Sebelumnya, pemberitaan terkait warga Lumbis Ogong memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda dan menerima BRM (Bantuan Rakyat Malaysia) menjadi pemberitaan hangat di media. Bahkan Pemerintah Malaysia juga berencana membangun infrastruktur sepanjang tapal batas dengan nilai anggaran mencapai 300 juta ringgit atau setara Rp 960 miliar dengan kurs Rp 3.200.
Terkait adanya pemberitaan 28 desa di Kaltim oleh pemerintah Malaysia, Lewi mengaku ada 24 desa di wilayah OBP yang berpotensi diklaim oleh Pemerintah Malaysia dengan luasan sekitar 154.000 hektar.
“Berpotensi karena berada di wilayah OBP tadi. Selama ini belum ada kesepakatan untuk garis batas wilayah di 24 desa tersebut,” imbuh Lewis.
Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nunukan ini berharap pemerintah tidak mengabaikan nasib warga perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong. Upaya pelayanan KTP langsung cetak yang dilaksanakan oleh Disdukcapil tidak serta merta menyelesaikan permasalahan warga perbatasan ber KTP ganda.
Kesejahteraan bagi warga perbatasan menurutnya harus lebih diutamakan oleh pemerintah. “Warga perbatasan butuh pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan yang selama ini mereka dapatkan dari Malaysia. Masak setiap hari kita hanya melihat gedung bagus, jalan mulus. Kita juga pingin,” kata Lewi.
Meski ber-KTP ganda dan menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan dari Malaysia, Lewi menjamin rasa nasionalisme warga perbatasan masih tinggi. Mereka melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh keadaan, dimana untuk mengakses semua layanan dasar yang mereka butuhkan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat sulit mengingat jauh dan sulitnya jalur tarnsportasi menuju layanan tersebut.
”Seharusnya pemerintah Indonesia membantu menjaga rasa nasionalisme mereka dengan memberikan kesejahteraan. Kalau ditanya kecintaan kepada Indonesia, kami sangat cinta Indonesia,” pungkas Lewi. #dhim
Comments are closed.