
Jika APBD Berau tahun 2016 sebelumnya diketuk di angka Rp 2,7 Triliun, maka kemungkinan besar APBD Perubahan Berau tahun 2016 akan menyusut di kisaran angka Rp 1,8 Triliun sampai Rp 1,9 Triliun.
Dengan fakta kekurangan anggaran tersebut, Pemkab Berau mengambil langkah cepat dengan menyusun rencana pemangkasan anggaran.
Jika sebelumnya, Bupati Berau Muharram langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jonie Marhansyah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan dan belanja seluruh SKPD. Kini, Muharram membentuk tim antisipasi defisit APBD tahun 2016 untuk bersiap membahas rencana pemangkasan anggaran.
“Kita sudah membentuk untuk mengantisipasi bagaimana bisa mengatasi pengurangan DAU (Dana Alokasi Umum –red) dan sebagainya ini, bisa kita cari jalan keluarnya. Itu secara internal, yang dulu kita lakukan,” ujar Muharram, Jum’at (26/8/2016), usai meresmikan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Berau, Jalan Murjani II Tanjung Redeb Kabupaen Berau.
Berau tidak bisa menafikan kondisi keuangan nasional yang tengah mengalami defisit. Imbas penyusutan APBD Berau tahun 2016 menjadi hal yang tidak terelakkan. Namun, kendati melakukan pemangkasan anggaran dalam jumlah yang besar, diungkapkan Muharram, dirinya tetap memiliki acuan prioritas program yang perlu dipertahankan.
“Insya Allah, dalam waktu dekat kami sudah menemukan solusi untuk mencari alokasi Rp 290 miliar itu,” ungkapnya.
Dia mengatakan, program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga Berau seperti ketersediaan listrik dan air bersih serta program desa membangun, menjadi program prioritas yang kebal terhadap pemangkasan.
“Program yang menyangkut listrik, air bersih maupun desa tetap menjadi prioitas,” tegasnya.
Salah satu program yang akan mengalami pemangkasan anggaran besar, dikatakan Muharram, kemungkinan program belanja modal seperti perjalanan dinas.
“Kita sudah melakukan upaya-upaya antisipasinya, mulai dari mengurangi belanja modal, biaya operasional, belanja langsung dari SKPD minimal 5 persen,” ujarnya lagi.
Secara umum, dipastikan Muharram, Pemkab Berau tidak akan memangkas anggaran program mendesak yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Berau.
“Kita juga menyetop seluruh proyek-proyek yang belum dilelang. Kemudian, yang sudah dilelang, itu pun kita coba cek lagi. Misalnya, belum dikerjakan, kita akan lakukan evaluasi untuk apakah distop atau paling tidak memiliki sistem baru yakni dia (kontraktor –red) kerjakan tapi pembayarannya tahun depan. Nanti kita lihat, apa saja yang mendesak,” pungkasnya lalu terseny#MAR/adver
Comments are closed.