osidiSAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Akibat tidak adilnya dana perimbangan yang diberikan pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada pembahasan APBD-P 2016, Kaltim terpaksa berencana melalukan pinjaman daerah untuk menutupi kekurangan akibat defisit anggaran.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim melalui juru bicaranya Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PPP-Nasdem, Ahmad Rosyidi mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama ke pusat memperjuangkan keadilan dana perimbangan yang semestinya diterima Kaltim dengan adil.
“Pemerintah Provinsi harus berupaya sungguh-sungguh dan mengajak seluruh komponen yang ada di daerah seperti bupati dan walikota, anggota DPR-RI dan DPD-RI dari daerah pemilihan Kaltim, seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltim dan DPRD kabupaten/kota Se- Kaltim, serta seluruh komponen masyarakat di Kaltim untuk memperjuangkan secara bersama-sama agar Pemerintah Pusat bersikap adil kepada Provinsi Kalimantan Timur dalam penyaluran Dana Perimbangan,” papar Ahmad Rosyidi dalam Pandangan Umum Fraksi PPP-Nasdem mengenai Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Rabu (19/10/2016).
Fraksi PPP – Nasdem.
Lanjutnya, dapat memahami apabila Pemerintah Provinsi Kaltim akhirnya melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dengan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama.
Sehingga Rancangan Perubahan APBD tersebut disusun berdasarkan kebijakan khusus. Yaitu penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, penyesuaian terhadap rencana penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan APBD Tahun 2016, pengurangan terhadap belanja daerah. Selain itu penyesuaian secara administratif beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan melalui revisi anggaran, mengakomodir kebutuhan pemerintah yang bersifat mendesak dan strategis serta melakukan pinjaman daerah untuk menutupi defisit.
Fraksi ini juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim tetap memprioritaskan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan memperbaiki mekanisme penyalurannya sehingga terjadi keselarasan antara program kerja dengan pendanaan yang disalurkan “Sehingga tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar di setiap sekolah. Fraksi kami menyarankan agar perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme program BOSDA yang masih dirasakan terlalu panjang, dan perlunya dilakukan peningkatan dalam pengawasan BOSDA oleh pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Dengan begitu implementasi kebijakan BOSDA lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif. #adv/lia/oke
Comments are closed.